25.8 C
Samarinda
Tuesday, February 27, 2024

Kapolda Kaltim Dukung Wacana Perda Protokol Kesehatan

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pendisiplinan protokol kesehatan juga gencar dilakukan Polri. Kehadiran payung hukum berupa Perda tentu akan membuat aparat lebih mudah bertindak secara terukur.

Seperti yang disampaikan Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak pada Rakor Forkopimda Kaltim terkait Penanganan COVID-19 di Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim pada Jumat 25 September 2020.

Herry mengatakan sesuai arahan dari Presiden Jokowi kepada jajaran Polri, harus menyeimbangkan antara kesehatan dengan ekonomi.

Dikatakan dia, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020, Polri, TNI, Satgas COVID-19 dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pendisiplinan pada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan.

“Karena ini persoalan utama. Tingginya angka terkonfirmasi positif karena adanya ketidakdisiplinan, jika kita disiplin maka pasti akan terhindar dari virus,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Herry, Polri menggelar operasi Aman Nusa, yaitu operasi penanganan bencana khususnya bencana non alam, COVID-19. Operasi ini dilakukan seluruh Polda di Indonesia.

Kemudian operasi Aman Nusa berlanjut dengan dilaksanakannya penguatan operasi yustisi berdasarkan Pergub/Perbup/Perwali.

“Polri dan TNI berada di belakang untuk menguatkan disiplin pada masyarakat. Ini yang kita dorong agar upaya melakukan operasi yustisi digalakkan pemerintah kabupaten/kota. Polri dan TNI siap mendukung, all out, memastikan apakah masyarakat bisa patuh,” katanya.

Diakui Herry, selama ini pihaknya hanya melakukan tindakan persuasif dalam bentuk teguran kepada pelanggar protokol kesehatan.

Untuk itu, ia berharap ada payung hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan.

“Kita masih melakukan tindakan persuasif. Kami berharap dengan operasi yustisi ini ada tambahan sanksi tegas pada masyarakat akan adanya hukuman, pendisiplinan kerja sosial atau denda. Ini yang kita dorong. Jika ini bisa menjadi peraturan daerah, maka hakim dapat berperan dalam operasi yustisi ini, sehingga denda semakin jelas dan masyarakat bisa mencegah itu,” harapnya.

“Kita mendorong Pergub/Perbup/Perwali terkait COVID-19 dapat menjadi peraturan daerah yang bisa dibahas bersama DPRD, sehingga pelibatan di pengadilan jelas terutama terkait denda, sehingga ada efek jera di masyarakat,” imbuhnya.

Dalam Rakor itu, Gubernur Isran Noor memang menyinggung perlunya Perda tentang penegakan protokol kesehatan. Tujuannya, sanksi buat pelanggar lebih jelas.

Kapolda juga menyebutkan pencegahan yang dilakukan bersama masyarakat tentunya harus bersinergi dengan peran pemerintah daerah terutama meningkatkan pelayanan rumah sakit sebagai rujukan penanganan COVID-19.

Hal itu penting, mengingat angka terkonfirmasi positif di Kaltim kini menduduki posisi ke-9 nasional. Untuk itu diperlukan langkah serius dan terpadu untuk menekan penyebaran virus Corona.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak, Kapolda juga mengharapkan agar semua pihak dapat bersinergi, tidak melakukan pelanggaran Pilkada yang dapat beresiko sanksi dan tetap menaati protokol kesehatan.

“Semoga pelaksanaan Pilkada lancar, bisa berlanjut sampai masa kampanye. Taati aturan dan semoga tidak ada dampak baru munculnya klaster pilkada,” pungkasnya. Perda Protokol Kesehatan

Penulis: Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -