24.2 C
Samarinda
Saturday, July 2, 2022

Jokowi Ngamuk! Dana Transfer hanya “Diparkir” di Rekening, Ini Kata Pemprov Kaltim

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Presiden Joko Widodo dikabarkan ngamuk, baru-baru ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut jengkel. Persoalannya, dana yang ditransfer ke daerah hanya mengendap di bank. Akibatnya, ekonomi Indonesia masih nyungsep di dasar jurang resesi.

Pemerintah daerah dianggap tak becus dalam menyerap anggaran yang sudah ditransfer Pemerintah Pusat. Diketahui, Indonesia masih terjebak dalam resesi pada kuartal I-2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi tanah air -0,74% secara year on year (yoy) dan -0,96% qtq.

Resesi bisa saja terlalui bila pemerintah daerah (pemda) cakap meneruskan uang yang ditebar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan malah ditahan di bank yang nilainya fantastis mencapai Rp 182 triliun.

“Satu hal buat menghambat adalah realisasi APBD belanja barang jasa dan pegawai mengalami kontraksi,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu 5 Mei 2021, dilansir dari cnbcindonesianews.com.

Dalam situasi sekarang, belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk menggenjot kembali perekonomian. Sebab swasta maupun rumah tangga tidak beraktivitas normal. Bila pemerintah juga tidak belanja, maka aktivitas ekonomi tidak terjadi.

Pemerintah pusat telah mempercepat transfer ke daerah sejak awal pandemi karena mengetahui penerimaan asli daerah pasti ambrol. Tapi sayangnya baik Gubernur, Walikota maupun Bupati tidak meneruskan ke rakyat.

“Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Oktober 2020 lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sudah disalurkan sebesar Rp 697,9 triliun atau 91,4% dari pagu. Tapi belanja daerah secara keseluruhan baru 53,3% atau senilai Rp 693,4 triliun.

Saldo kas pemda justru alami peningkatan menjadi Rp 247,5 triliun dari posisi Juni yang sebesar Rp 196,2 triliun. Kemudian kondisi yang sama juga terjadi pada awal tahun.

“Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan. Gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati,” tegas Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar nama daerah dengan simpanan terbanyak di bank. Selanjutnya pemerintah bisa menahan transfer ke daerah sampai uang tersebut dibelanjakan.

“Kalau kita lihat ada yang tidak bergerak dananya, saya akan minta ke Menkeu saran kami kita gunakan transfer berbasis kinerja, kalau kinerja enggak bergerak, transfer ditahan dulu sampai di belanjakan,” ujar Tito.

BAGAIMANA DI KALTIM?

Anggota DPRD Kaltim juga sempat mengkonfirmasi dana transfer yang disebut Jokowi mengendap tersebut. “Presiden kan sempat ngamuk juga itu, banyak dana daerah Rp 180 triliun di bank. Semua tidak ada yang memakai, itu nanti jadi Silpa,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono pada awak media beberapa waktu lalu.

Kepada headlinekaltim.co, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani membantah jika dana pusat belum dibelanjakan oleh Pemprov Kaltim. Menurutnya, dana tersebut sudah dipersiapkan untuk pengadaan barang dan jasa.

Dijelaskannya, sebelum dana tersebut digunakan, harus terlebih dahulu mensinkronkan dokumen lelang. “Bukan belum dibelanjakan, tapi masih ada yang masih dalam persiapan-persiapan untuk pengadaan barang jasa,” ujarnya.

“Ini kan kemarin ada Perpres dan peraturan dari Lembaga Pemberdayaan IPP yang harus disinkronkan,” sambungnya.

Kemudian ada review-review untuk dokumen  lelang. “Kalau belanja, tetap saja belanja. Terutama untuk aktivitas yang penting-penting dan itu sudah berjalan,” pungkasnya.

Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU