Gusar dengan Pemadaman Bergilir, Tiga Ormas “Serbu” PLN Tenggarong

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Aliansi tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Selasa 27 Oktober 2026. Mereka memprotes seringnya pemadaman listrik di Tenggarong.

Ketiga ormas itu adalah Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Kayuh Baimbai. Sebanyak 20 orang perwakilan ormas diterima Manajer Umum PLN Tenggarong Dwi Haryadi.

Perwakilan ormas, Sadam Jordi, mengatakan bahwa pemadaman yang sering terjadi merugikan masyarakat. “Apa PLN tidak merasakan kerugian yang dialami masyarakat akibat seringnya mati listrik?” kata Jordi.

Jordi menyebut, pihaknya mempertanyakan beberapa hal kepada PLN. Pertama, pemberitahuan pemadaman yang dinilai tidak konsisten. Kedua, wilayah yang terdampak. Ketiga, tanggung jawab PLN atas kerugian masyarakat. Keempat, kepastian sampai kapan pemadaman berlangsung.

“Kami minta kejelasan, kenapa pemadaman listrik sering terjadi dan apa penyebabnya,” tegas Jordi.

Ia mencontohkan jadwal pemadaman pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 18.00–22.00 Wita. Saat ormas hendak berunjuk rasa pada hari itu, listrik justru menyala, padahal masih dalam jadwal pemadaman. “Pas kami mau demo, malah nyala listriknya,” ujar Jordi.

Jordi menambahkan, pihaknya menerima laporan bahwa banyak peralatan elektronik milik warga rusak. Kegiatan usaha masyarakat juga terganggu. Ia mengimbau warga yang barang elektroniknya rusak agar mendokumentasikan dan menyimpan barang tersebut sebagai bukti laporan.

Jordi mengatakan akan berkoordinasi dengan masyarakat Kukar untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebab, menurut dia, penyebab pemadaman yang sering terjadi belum jelas.

Menanggapi hal itu, Dwi Haryadi menjelaskan bahwa terjadi gangguan pasokan listrik dari sejumlah pembangkit. Kondisi tersebut menurunkan kemampuan pasokan listrik ke pelanggan PLN. “Kami belum bisa memastikan kapan persoalan pasokan listrik tersebut selesai,” kata Dwi.

Menurut Dwi, persoalan teknis pasokan listrik menjadi kewenangan PLN di tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat wilayah. Ia menyebut masalah serupa tidak hanya terjadi di Kukar. “Daerah lainnya juga mengalami hal yang sama seperti Kukar,” ucapnya.

Adapun soal kompensasi atas barang elektronik yang rusak, Dwi meminta warga melaporkannya kepada PLN. Aliansi tiga ormas itu mengaku tidak puas dengan jawaban PLN. Mereka berencana menempuh langkah lanjutan. (Andri)