src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur yang telah berdiri (Foto: Istimewa) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Isu evaluasi renovasi rumah jabatan gubernur mencuat setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merespons kritik masyarakat terkait proyek tersebut.
Dilansir dari RRI, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan renovasi rumah jabatan gubernur sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi publik dalam beberapa pekan terakhir.
Rudy menyebut langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai prioritas, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kritik dan pertanyaan yang muncul saya pahami sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Itu menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan evaluasi,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, proses evaluasi akan mencakup peninjauan seluruh paket pekerjaan renovasi. Hal tersebut meliputi kesesuaian fungsi kedinasan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga prioritas kebutuhan yang harus didahulukan.
Menurutnya, meskipun rencana renovasi telah disusun sebelum dirinya menjabat, sebagai gubernur ia tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan memperluas aspek keterbukaan informasi. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat turut mengawasi jalannya evaluasi yang sedang dilakukan.
“Ke depan, kami ingin setiap kebijakan lebih terbuka dan dapat diawasi bersama,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa kritik yang berkembang saat ini dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Hal tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penggunaan fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan tepat sasaran.