src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris. (Foto: Riska/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Ancaman abrasi di wilayah Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung menjadi perhatian DPRD Berau. Kondisi tersebut dinilai sudah berada pada tahap mengkhawatirkan karena sebagian wilayah kampung perlahan mulai hilang akibat terkikis air.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, mengungkapkan bahwa Kampung Long Lanuk memiliki dua wilayah, yakni Kampung Long Lanuk dan Dusun Nyapa Indah. Namun, saat ini kondisi di kawasan tersebut disebut semakin memprihatinkan karena abrasi yang terjadi cukup tinggi.
Menurutnya, situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat akses menuju kampung tersebut juga terbilang sulit dan relatif terisolasi. “Kalau melihat kondisi di sana sekarang sangat memprihatinkan. Abrasinya cukup tinggi dan kampungnya sudah semakin menyempit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat melakukan kunjungan ke kampung tersebut pada September 2025, kondisi abrasi sudah terlihat cukup parah. Bahkan berdasarkan laporan terbaru dari kepala dusun setempat, jalan utama di kampung itu kini mulai tergerus dan terancam hilang.
“Kami mendapat kabar bahwa jalan raya di sana sudah hampir habis terkikis abrasi, bahkan rumah-rumah warga juga mulai terancam,” jelasnya.
Gideon menilai langkah penanganan darurat perlu segera dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, termasuk kemungkinan menetapkan wilayah tersebut sebagai daerah rawan bencana. Ia juga menyampaikan bahwa warga setempat sebenarnya telah menyampaikan keinginan untuk direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Menurut warga, pembangunan infrastruktur seperti turap dinilai kurang efektif karena abrasi terus terjadi.
“Harapan masyarakat sebenarnya meminta untuk direlokasi. Mereka sudah siap dipindahkan dari kampung itu karena khawatir abrasi akan terus menggerus wilayah tempat tinggal mereka,” katanya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan langkah relokasi dengan menyiapkan kawasan baru yang layak bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dengan pemerintah kampung, tokoh adat, serta masyarakat setempat untuk membahas langkah terbaik dalam penanganan persoalan tersebut.
“Kami berharap ada perhatian khusus, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan kampung tersebut,” pungkasnya. (Adv40/Riska)