src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Memiliki wilayah yang luas, Fraksi Golkar DPRD Kukar, melalui juru bicaranya Miftahul Jannah menyebut, Pemerintah Daerah, perlu segera mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis pengurangan risiko bencana.
“Pemkab harus beri perhatian yang seriis dalam hal penanganan kebencanaan di Kukar, khususnya terkait penanganan kebencanaan, kita prihatin masih dapat laporan, petugas penanganan kebencanaan, harus merogoh duit sendiri,” sebut Miftahul, saat menghadiri paripurna DPRD Kukar, Senin 17 Oktober 2022.
Terkait dengan raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Rapareda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai aktivitas, yang mempengaruhi terjadinya situasi dan kondisi terhadap lingkungan itu sendiri. Karena diakui, terkadang kerusakan lingkungan berasal dari aktifitas dunia usaha seperti pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
“Fokus Raperda tersebut, harus mengarah kepada kepedulian lingkungan sekitar dari kita semua. Pemkab bisa bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan kerusakan lingkungan,” ucapnya.
Kemudian, raperda kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam, Fraksi Golkar mengingatkan agar dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam, yang terdiri dari wilayah inti, zona perikanan berkelanjutan dan Zona Lainnya, benar-benar telah melewati proses kajian dengan turut mempertimbangkan kondisi sosial dan keberadaan masyarakat sekitar.
“Kami harap, raperda penetapan kawasan konservasi perairan habitat pesut Mahakam, memperhatikan juga sosial dan kearifan lokal yang ada diwilayah hulu Mahakam,”pungkasnya.(Adv24/andri)