src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Fraksi Golkar Minta Ditunjuk Plt Ketua DPRD Kaltim

Fraksi Golkar Minta Ditunjuk Plt Ketua DPRD Kaltim

waktu baca 2 menit
Rabu, 3 Nov 2021 20:51 307 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Rabu 3 November 2021, DPRD Kaltim menggelar Sidang Paripurna ke-26 di ruang rapat Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim.

Berbeda dari pelaksanaan sidang paripurna yang dilaksanakan kemarin, hari ini jumlah anggota dewan yang mengikuti sidang di Gedung dewan hanya sedikit. Sebagian besar melalui ruang virtual.

Paripurna berlangsung tenang jika dibanding sehari sebelumnya yang sempat diwarnai aksi walk out Ketua DPRD Kaltim Seno Aji  terkait pengumuman PAW Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim.

4 agenda yang dibahas dalam sidang Paripurna DPRD Kaltim ke-26 ini yaitu :

  1. Penyampaian nota penjelasan tentang Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur.
  2. Penyampaian nota penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Kaltim tentang pembangunan kepemudaan.
  3. Penyampaian revisi peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kaltim.
  4. Penyampaian laporan hasil kerja tim pembahas rencana kerja DPRD Kaltim tahun 2022.

Dalam sidang, Nidya Listiyono yang merupakan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim meminta agar DPRD Kaltim segera menunjuk Plt. Ketua DPRD Kaltim.

“Setelah dibacakan dan diumumkannya surat PAW pada rapat paripurna Selasa kemarin, hendaknya agar segera ditetapkan Plt Ketua,” katanya.

Interupsi juga datang dari anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo. Dirinya mengingatkan agar keputusan yang diambil harus melalui forum pengambilan keputusan.

“Pengambilan keputusan ini terjadi dalam beberapa hari belakangan. Kita harus menghargai masing-masing anggota yang punya hak berpendapat, jika ada satu atau lebih kesepakatan, tidak bisa dilakukan secara sepihak,” kata Bagus.

Sementara, Jahidin Siruntu meminta agar tenaga ahli Badan Kehormatan DPRD Kaltim segera ditunjuk karena sudah lama mengalami kekosongan. “Agar menjadi perhatian, BK ini belum ada tenaga ahlinya, tetapi masih diperbantukan dari Komisi I. Kami mohon sesuai kesepakatan agar segera ditunjuk,” katanya.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

LAINNYA
x