HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid prihatin dengan kondisi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim yang tak lagi menerima mahasiswa baru sejak tahun 2018 hingga sekarang.
Dirinya pun sempat mendapat kabar dari Rektor ISI (Institut Seni Indonesia) Jogyakarta, Prof. Dr. M Agus Burhan, M.Hum, saat bertandang ke Jogjakarta beberapa waktu lalu terkait masalah ISBI.
Diterangkannya, tidak mudah membuat ISBI Kaltim. Dirinya bersama dengan rekan sejawatnya, anggota DPRD Kaltim Salehuddin serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bahkan berjuang untuk bisa mewujudkan impian membuka institut tersebut. Terutama untuk menyiapkan lahan.
Untuk itu dia berharap DPRD Kaltim bersama dengan Pemprov Kaltim dan OPD terkait terus berjuang untuk kembali menghidupkan ISBI Kaltim.
“Persoalan ISBI ini sebenarnya saya tidak paham betul. Saya baru dapat laporan ketika ada rapat di Jogya. Di Kukar ini mendirikan ISBI sampai berdarah-darah untuk menyiapkan lahan,” ucapnya pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Asisten I Pemprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim dan Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim Andi M Ishak di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa 6 Juli 2021.
Politisi dari PDIP ini meminta kepada pemerintah untuk segera berkomunikasi dengan pihak Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk segera mendapatkan kepastian sertifikat aset lahan ISBI Kaltim, sehingga pada tahun 2022 ISBI Kaltim dapat beroperasi kembali.
“Kita sudah punya modal lahan dan prosesnya kita terbentur pada komitmen pihak lain. Saya memahami Kementerian banyak urusannya. Tapi karena ini daerah kita, mari kita memecut semangat Kementerian,” kata Ely.
“Jangan sampai dibahas hanya di forum diskusi saja. Karena tahun 2022 akhir nanti kontrak perkuliahan selesai. Saya khawatir kita mulai dari awal. Jangan sampai kita memulai sesuatu yang sudah mau habis. Mari kita komitmen bersama, jangan sampai semangat hilang. Kita juga harus cepat berkomunikasi dengan Kemenristekdikti,” sambung Ely.
Di tempat yang sama, Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim Andi M Ishak menerangkan, sejak awal pihaknya telah membangun komitmen bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenristekdikti terkait keberlangsungan ISBI Kaltim.
Namun kata dia, di pertengahan jalan, justru dari Kemenristekdikti mengendurkan langkahnya tanpa memberikan penjelasan mendalam terkait masalah yang terjadi.
“Awalnya komitmen semua pihak tinggi. Tapi justru kami lihat komitmen pemerintah pusat kendur. Kami tidak tahu persoalannya di mana. Selama ini kami rapat hanya diikuti tingkat Subdit saja. Sebenarnya kalau kita komitmen sudah maksimal. Bahkan semua persyaratan dan MoU sudah kita penuhi. Kita kan sifatnya membantu sarana dan prasarana saja,” ungkapnya.
Terkait dengan persoalan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Kemenristekdikti dibuat tahun 2012 dan sudah berakhir sejak 2017 silam. Pemprov Kaltim sendiri sudah berkali-kali mengajukan perpanjangan MoU, namun belum mendapatkan tanggapan.
“Kita sudah berkali-kali perpanjangan, tapi belum ada respon pemerintah pusat. Sehingga dasar perpanjangan tanpa melalui MoU lagi. Kita beberapa kali komunikasi, tapi untuk aset, mereka belum bisa terima,” katanya.
Dasar itulah yang membuat Pemprov Kaltim akhirnya memutuskan untuk tidak menerima mahasiswa baru di ISBI Kaltim.
“Daripada nanti tidak ada anggaran pembiayaan penuh karena kabupaten/kota juga tidak sanggup. Sehingga kami putuskan tidak menerima mahasiswa baru, sambil menunggu proses kejelasan. Tapi harapan kami jangan sampai mahasiswa yang ada tertinggal,” tutupnya. (Advetorial)
Penulis : Ningsih
