23.8 C
Samarinda
Friday, March 1, 2024

DPRD Kaltim Apresiasi Pemprov Meraih WTP ke 9 Kalinya

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim banyak menerima masukan-masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kaltim, melalui Rapat Paripurna terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, Senin kemarin.

Kepada Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim menyampaikan apresiasinya atas capaian keberhasilan Pemprov Kaltim untuk kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kalinya.

Masukan yang disampaikan tersebut diantaranya terkait dengan capaian tingkat kemiskinan, pengangguran, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, indeks lingkungan hidup, pelaksanaan reformasi birokrasi hingga usulan pembangunan pelayanan kesehatan rumah sakit di daerah pedalaman.

Mewakili Gubernur Kaltim, Plt Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim HM Aswin mengatakan, pihaknya memahami apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kaltim, khususnya terkait dengan indeks kemiskinan, pengangguran yang ada di Kaltim.

Menurutnya, terkait data kemiskinan yang ada di Kaltim, tidak dilakukan oleh Pemprov Kaltim, melainkan data dari BPS Kaltim.

“Kemiskinan itu ada 2 versi, yang dipersoalkan itu biasanya data dengan BPS. Kedua, kantong kemiskinan dari Kementerian Sosial, karena ada dua perbedaan, tentu sulit untuk mengambil langkah selanjutnya. Yang jelas, itu tidak berada pada kita untuk menganalisa jumlah kemiskinan yang ada,” ujarnya.

“Termasuk pengangguran, itu data dari BPS, kita tidak melakukan pendataan sendiri. Walaupun demikian, data yang ada itu bisa dipercaya,” sambungnya.

Capaian penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim, lanjut dia, bukan kelalaian Pemprov Kaltim. Pasalnya, Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang ada.

Dikatakannya, Kaltim juga mengalami kendala. Dimana, sejak tahun 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih terjadi, walaupun saat ini sudah mengalami penurunan. Namun tak dipungkiri, akibat pandemi tersebut banyak target yang tidak dapat tercapai.

“Salah satunya banyak karyawan di PHK, sehingga angka pengangguran bertambah,” imbuhnya. (Ngh/Adv/Kominfo)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -