Siapkan Ekosistem Pengelolaan Sampah, DLHK Berau Targetkan Sampah Bernilai Ekonomi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Zulkifli Azhari. Foto: (Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Zulkifli Azhari menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan pengelolaan sampah tidak lagi berorientasi pada pembuangan, melainkan menjadikannya sebagai sumber nilai ekonomi. Konsep tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan.
Menurutnya, berbagai rencana yang disusun saat ini diarahkan untuk menciptakan sistem yang mampu bertahan dalam jangka panjang, sekaligus mengikuti perkembangan teknologi pengolahan sampah yang telah diterapkan di berbagai negara.
“Semua sebenarnya bisa dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun ekosistem pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan sampah akan lebih mudah diselesaikan apabila memiliki nilai ekonomis. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat, agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.
“Sehingga sampah itu bisa diselesaikan apabila mempunyai nilai ekonomis. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya pemerintah, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lahan hibah dari perusahaan. Setelah lahan tersedia, pemerintah akan mengusulkan pembangunan fasilitas tersebut melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru di Pegat Bukur. Saat ini, realisasinya masih terkendala ketersediaan lahan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dukungan pihak ketiga masih sangat diharapkan.
Menurutnya, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 10 hektare. Proses pematangan lahan telah mulai dilakukan sebagai bagian dari tahapan perencanaan.
Sementara itu, TPA Bujangga yang saat ini beroperasi telah mengalami kelebihan kapasitas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menerapkan sistem sanitary landfill, sehingga sampah tidak lagi ditangani dengan metode open dumping. Dalam sistem tersebut, hanya residu hasil pengolahan yang akan dibuang ke TPA.
“Konsepnya, TPA itu tempat pembuangan akhir untuk residu saja. Sampah lainnya harus sudah terolah. Karena itu kita membangun pola pemilahan sampah agar umur TPA lebih panjang dan lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan pengelolaan TPA Pegat Bukur dapat terealisasi secepat mungkin. Sementara menunggu pembangunan rampung, optimalisasi TPA Bujangga tetap dilakukan, termasuk mendukung operasional rumah sakit baru yang segera berfungsi.
Ke depan, pemerintah berharap relokasi pengelolaan sampah ke Pegat Bukur dapat dilakukan secara bertahap. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Dengan masyarakat ikut memilah sampah dan sampah memiliki nilai ekonomi, maka persoalan sampah bisa kita selesaikan bersama,” pungkasnya. (Riska)
Pos terkait
Terbaru
