HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Samarinda menjadi momen yang tepat untuk Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menyampaikan segala hal-hal penting terkait masalah kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan, sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. Rombongan legislator Senayan tersebut diterima oleh Hadi Mulyadi di ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat sore 8 Oktober 2021.
Terkait persoalan kesehatan, dibahas mengenai kondisi COVID-19 di Kaltim. Kaltim sempat mengalami kelangkaan oksigen, khususnya bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Hal tersebut terjadi karena oksigen yang didistribusikan hanya berasal dari satu perusahan penyedia dan harus dibagi ke beberapa rumah sakit.
Untuk itu, diusulkan untuk pendanaan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai generator oksigen di rumah sakit yang ada di Kaltim. Khususnya untuk RSUD AW Sjahranie Samarinda dan RSUD Kanudjoso Balikpapan.
Selain itu, beberapa usulan mengenai disiapkannya rumah sakit darurat di setiap provinsi guna mengantisipasi jika terjadi kejadian yang sama ketika adanya pandemi.
Kemudian, ada usulan pemberian dana insentif bagi petugas nonmedis yang turut terlibat aktif dalam penanganan pasien COVID-19. Seperti petugas kamar mayat, petugas kebersihan limbah COVID. Selama ini, dana intensif hanya diberikan kepada tenaga kesehatan saja.
Hadi Mulyadi usai pertemuan menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Komisi IX DPR RI ke Kaltim. Menurut dia, Kaltim sebagai provinsi terbesar di luar pulau Jawa sangat perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam bidang kesehatan. Terlebih lagi, kata dia, Kaltim menjadi daerah yang terbesar menyetor kekayaan ke Pemerintah Pusat.
“Kita perlu kebutuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang memadai untuk membangun masyarakat yang sehat. Satu hal yang perlu kita waspadai adalah tingginya angka stunting di Kaltim. Lalu sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Itu disampaikan karena Kaltim kaya, tapi kekayaan ini dibawa ke pusat. Jadi ada yang spesial untuk Kaltim agar kita dapat membangun Kaltim,”ucapnya pada awak media.
“Kaltim kan dipersiapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) sehingga perlu kesiapan rumah sakit yang memadai untuk menunjang IKN,” sambungnya.
Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus mengasah keterampilan siswa SMK, khususnya bagi mereka yang sekolah di SMK Pelayaran untuk dapat memiliki kompetensi. “Ada 6 SMK Pelayaran di Kaltim yang kita gratiskan mengambil sertifikasi. Ini salah satu usaha kita,” tutupnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal