24.9 C
Samarinda
Monday, October 18, 2021

APBD-P 2021 Tak Disahkan, Beasiswa Kaltim Tuntas hingga Santunan COVID-19 Tetap Cair

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani mengatakan pengesahan APBD Perubahan Kaltim tahun anggaran 2021 telah diserahkan sepenuhnya ke DPRD Kaltim.

“Kalau urusan APBD Perubahan, kita serahkan ke DPRD, ke dewan,” ujarnya pada awak media, usai menghadiri acara Grand Launching Gernas BBI Kaltim tahun 2021 di Plenary Hall Sempaja , Selasa kemarin.

Belum diketoknya pengesahan APBD Perubahan tahun 2021 ini disebut-sebut karena adanya beberapa dokumen data yang belum disetujui oleh DPRD Kaltim.

“Tergantung melihatnya kurang atau tidak, jadi itu relatif. Kita menyerahkan itu semua data, kalau kurang kan tidak dibahas. Mana yang kurang? Yang penting itu saja. Jadi artinya sudah,” terangnya.

Di internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim sendiri, kata Sa’bani, tidak ada masalah dalam pembahasan APBD Perubahan 2021. “Tidak ada masalah. Itu fokus saja,” katanya.

Dia juga memastikan beberapa program tetap akan berjalan walaupun APBD perubahan tidak disahkan.

“Seperti Beasiswa Kaltim Tuntas, tidak ada masalah, tetap saja jalan. Pencairannya kalau tidak akhir September atau Oktober ini, sekitar itu kan harus persiapan administrasinya. Termasuk santunan yatim dan ahli waris COVID, sudah kita siapkan,” ujarnya.

Kepala Dinas BPKAD Kaltim Sa’aduddin mengatakan, APBD Perubahan telah diatur dalam Undang-undang. Disebutkan diantaranya adalah pengajuan paling lambat dilakukan sebelum 3 bulan dilakukan pengesahan APBD-P kepada Kementrian Dalam Negeri.

Namun kata dia, ada beberapa kondisi, dapat dibuat Perda yang mengaturnya. “Namanya Undang-undang tidak bisa tergantung siapa. Itu kan 3 bulan sudah ada di undang-undang, tapi kalau tidak ada perubahan, maka pakai APBD yang lama. Tapi untuk hal-hal tertentu boleh menggunakan Perda, jika dalam keadaan mendesak. Termasuk COVID karena COVID termasuk mendesak artinya kan boleh. Tanpa ada perubahan itu boleh. Kita tetap patuh dan tidak pernah melanggar aturan,” ucapnya pada awak media usai mengikuti rapat Banggar bersama DPRD Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa sore kemarin.

Disinggung mengenai kemungkinan APBD Perubahan tahun 2021 tidak akan diketok, dirinya mengaku tidak mengetahui. “Ya tidak tahu. Tidak ada jalan APBD Perubahan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengakui, alotnya kata sepakat antara DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim terkait APBD-P disebabkan karena adanya Pergub Nomor 49 Tahun 2019. Perda tersebut memang diminta oleh seluruh anggota dewan di Karang Paci untuk dicabut.

Namun, kata dia, terkait dengan pengesahan APBD-P, pihaknya melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau Pergub 49 ya kita maunya dicabut, karena itu mengganggu. Kita sudah berkonsultasi ke Kemendagri, mereka ada supervisi pada Pemprov beberapa hal tadi. Jadi kita kembalikan lagi karena Kemendagri adalah ‘Bapak’ yang mengayomi kita. Pasti mereka akan memanggil kita untuk melapor,” katanya usai mengikuti rapat Banggar.

“Artinya, kalau tidak ada kata sepakat, ya tidak sejalan. Itulah fungsi Kemendagri untuk memfasilitasi. Sekarang ini sudah sepakat, tinggal Kemendagri,” tutupnya.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU