Dana Pusat Mulai Seret, Ekonomi Kukar Lesu karena Ketergantungan

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Ketergantungan terhadap dana pusat dinilai masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi ini membuat ekonomi Kukar ikut terdampak ketika transfer keuangan dari pemerintah pusat mengalami perlambatan. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Optimalisasi PAD sebagai Pilar Kemandirian Fiskal Pembangunan Berkelanjutan di Kukar” yang digelar Kamis  21 Mei 2026.

Salah satu pembicara, Guru Besar Ekonomi Unikarta Tenggarong, Prof Iskandar, menilai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD Kukar) sebenarnya sudah lama digaungkan, namun hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan.

Menurutnya, sejak era kepemimpinan Syaukani hingga saat ini, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan PAD Kukar. Namun pada praktiknya, daerah masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Sejak bupatinya Syaukani, sampai sekarang selalu digaungkan ayo tingkatkan PAD, tapi belum terwujud juga,” ujar Iskandar dalam forum diskusi tersebut.

Ia menjelaskan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebenarnya memiliki kewenangan untuk mendukung peningkatan PAD Kukar. Di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, hingga Dinas Kelautan dan Perikanan.

Namun demikian, kontribusi terhadap kemandirian fiskal daerah dinilai belum optimal. Akibatnya, ketika dana pusat mengalami perlambatan, kondisi keuangan daerah ikut terdampak.

“Kalau dana pusat seret daerah ikut seret, ini yang dialami Kukar,” tegasnya.

Dalam paparannya, Iskandar juga menyoroti belum maksimalnya hilirisasi sektor unggulan di Kukar, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Menurutnya, selama ini nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati daerah lain.

Ia mencontohkan industri pengolahan sawit menjadi minyak yang lebih berkembang di Balikpapan, padahal bahan baku sawit banyak berasal dari Kukar. Hal serupa juga terjadi pada sektor pertambangan yang belum memiliki hilirisasi optimal di daerah.

“Kalau batu bara bisa dijadikan briket. Pabrik olahan sawit menjadi minyak ada di Balikpapan yang untung Balikpapan, padahal sawitnya banyak di Kukar,” jelasnya.

Karena itu, Prof Iskandar menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar Kukar mampu membangun industri hilirisasi sendiri dan tidak hanya bergantung pada sektor mentah. “SDM harus diperhatikan, harus siapkan hilirisasi produk,” tambahnya.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Bapenda Kukar, Hasna Badahu, mengakui optimalisasi PAD Kukar saat ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajibannya.

Menurut Hasna, tidak semua potensi yang terlihat besar dapat langsung dijadikan objek pajak karena terbentur regulasi yang belum mendukung. “Memang orang melihat potensinya ada, tapi ternyata tidak ada regulasi pendukungnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari target PAD Kukar tahun 2026 sebesar Rp1 triliun, realisasi hingga saat ini baru mencapai sekitar 19 persen. Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sektor perusahaan batu bara, sawit, serta jasa katering dan makan minum.

Di sisi lain, perlambatan ekonomi turut berdampak pada penerimaan pajak daerah. Penurunan produksi batu bara hingga pengurangan tenaga kerja ikut memengaruhi sektor konsumsi dan jasa.

“Sedangkan saat ini ekonomi melambat, produksi batu bara alami penurunan, pengurangan tenaga kerja sehingga pajak makan minumnya juga alami penurunan,” jelas Hasna.

Untuk meningkatkan PAD Kukar, Bapenda akan memperkuat pemeriksaan pajak, memperluas sistem pembayaran digital dan terintegrasi, hingga membentuk tim optimalisasi pajak daerah.

Selain itu, Bapenda Kukar juga akan memperkuat sinergi bersama Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi dalam proses penagihan serta pengawasan pendapatan daerah. “Kita harus samakan persepsi mengumpulkan pendapatan daerah, bukan hanya Bapenda tapi dinas lain juga,” pungkasnya.