src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Fendra Firnawan beserta jajaran melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. (Foto: Ist)HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Kabupaten Berau memiliki bentang alam dan destinasi wisata yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal jika belum ditopang akses yang memadai. Persoalan infrastruktur inilah yang kini dibawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau ke pemerintah pusat. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Fendra Firnawan beserta jajaran melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Berau menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama peningkatan jalan dan sarana pendukung yang berkaitan dengan konektivitas antarwilayah. Menurutnya, pembangunan jalan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar memperlancar perjalanan. Akses yang semakin baik menjadi fondasi untuk membuka kawasan potensial, menggerakkan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata.
“Banyak objek wisata kita yang masih perlu mendapatkan perhatian, terutama akses menuju lokasi. Ini yang terus kita upayakan agar bagaimana aksesnya bisa lebih baik,” ucapnya.
Ia menilai, pengembangan destinasi wisata tidak dapat hanya mengandalkan keindahan alam. Ketika akses menuju destinasi belum memadai, potensi yang dimiliki daerah akan lebih sulit dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan ekonomi daerah. Jalan yang menghubungkan kawasan wisata dengan pusat permukiman dan wilayah lainnya juga membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Ia mengatakan, banyaknya kebutuhan pembangunan membuat Pemkab Berau harus menyusun prioritas di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menangani kebutuhan infrastruktur strategis. Berbagai usulan pembangunan disampaikan dengan harapan dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya Pemkab Berau mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar kemampuan APBD.
Kata dia, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di Berau dapat ditangani secara bertahap. “Harapan kita, melalui sinergi dan dukungan pemerintah pusat, pembangunan di Berau dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (Riska/Prokopim)