23 C
Samarinda
Thursday, February 2, 2023

CV Berkah Alam Mantar Praperadilankan Gakkum KLHK Kalimantan

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Menganggap tidak ada kejelasan status atas perkara yang dialaminya, manajemen CV Berkah Alam Mantar melakukan gugatan praperadilan terhadap Balai Penegak Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kalimantan wilayah II Samarinda.

Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Yulian Patanan dan Melcky Kapojos, Senin 1 Agustus 2022 mendatangi Pengadilan Negeri Tenggarong untuk sidang perdana.

Kuasa Direktur CV Berkah Alam Mantar, Teddy Rakhmat menceritakan kronologis perkara yang menimpa perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu itu.

Pihaknya sudah mengantongi izin SVLK lengkap dan mempunyai kontrak pemanfaatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tambang. Perusahaannya juga sudah membayar pajak ke negara.

“Dari usaha kayu lokalan yang tidak dikirim ke Jawa itulah, kami bayar pajak dan keuntungan lain untuk membiayai organisasi dan anggota PP Kutai Barat,” jelas Teddy.

Pada pertengahan Mei 2022 yang lalu, saat lakukan pengiriman kayu dari Kubar ke Kukar, unit mobil pembawa kayu mogok di tengah perjalanan.

Si sopir melapor untuk dicarikan unit mobil pengganti. Akhirnya disiapkan mobil pengganti.

“Kami juga harus ada perubahan dokumen, karena berganti unit mobil sesuai dengan nomor yang baru. Saat pemindahan barang ke unit baru, ada oknum Gakkum yang periksa dokumen dan lakukan penyitaan barang kami. Penyitaan berlangsung sejak 18 Mei 2022,” jelasnya.

Dua hari setelah penyitaan, Teddy mendatangi kantor Gakum DLHK untuk memberikan keterangan dokumen barang. Berdasarkan pemeriksaan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Samarinda, dokumen perusahaan dinyatakan sah, namun versi Gakum adalah dokumen palsu.

Menjadi bahan pertanyaan kemudian, lanjut Teddy, sampai saat ini tidak ada penetapan tersangka dari kasus ini dan barang masih disita.

“Dari ketidakjelasan tersebut lah, kami lakukan praperadilan, ” ucapnya.

Yulius Patanan menyebut, agenda hari ini adalah sidang pertama. “Kita ingin memperjuangkan hak mendapatkan keadilan klien kami. Praperadilan yang kami ajukan, diatur pada KUHAP pasal 82 ayat 1. Praperadilan ini khusus mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Gakkum Kementerian KLHK berkaitan dengan masalah barang bukti berupa unit kendaraan beserta kayu yang dimiliki klien kami,” tukasnya.

Yulius mengatakan, hari ini sidang pertama dan perkara sudah teregister di Pengadilan Negeri Tenggarong. Pihaknya juga menuntut hak kliennya melalui gugatan perdata masalah kerugian materil di PN Samarinda dan sudah teregister melalui bidang keperdataan.

“Sayangnya tergugat yaitu Gakkum KLHK tidak hadir di sidang perdana praperadilan hari ini, dan akan dijadwalkan ulang. Kami nilai ada praktek kejanggalan proses penyitaan oleh penyidik Gakkum KLHK,” ungkapnya.

Hingga ditayangkan, media ini masih berusaha meminta konfirmasi pihak KLHK Kalimantan wilayah II Samarinda  terkait praperadilan yang diajukan pemohon.

Penulis: Andri
Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -