Berau Gandeng Direktorat Jenderap Perbendaharaan Perkuat Pengelolaan Fiskal
Wakil Bupati Berau, Gamalis bersama Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur, Tjahjo Purnomo. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Pertemuan Semama pada Jumat, 19 Juni 2026. Hal ini menjadi upaya penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari optimalisasi pelaksanaan APBN dan APBD, peningkatan kualitas belanja pemerintah, hingga upaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah perubahan kebijakan fiskal nasional.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan. Kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Di sisi lain, kebijakan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat juga terus mengalami penyesuaian.
“Kondisi ini menuntut daerah untuk semakin kreatif dan mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan serta memastikan setiap anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi dengan Kanwil DJPb sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, dan tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. “Dengan koordinasi yang baik, berbagai program pembangunan prioritas dapat tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tantangan fiskal yang dinamis,” tuturnya.
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur, Tjahjo Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan fiskal, tetapi juga membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kami tadi menyampaikan ada beberapa program yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah di daerah terkait dengan untuk UMKM dan sebagainya,” ucapnya.
Kabupaten Berau dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan APBN dan APBD dapat saling mendukung dalam mencapai target pembangunan.
Melalui audiensi ini, kedua pihak berharap tercipta sinergi yang semakin erat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara dan daerah yang transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. (Adv16/Riska)
Pos terkait
Terbaru
