HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pada pengujung April 2021, belanja pembangunan yang dilakukan Pemkab Kukar belum tembus 20 persen. DPRD Kukar khawatir dengan kondisi ini. Sebab, akan ada lagi utang pemerintah pada akhir tahun 2021.
“Ini sudah mau masuk Mei atau mendekati akhir semester pertama, tapi belanjanya baru 10 persen lebih, tidak sampai 20 persen, ini kan lambat sekali progresnya, ” ucap Ketua Komisi III DPRD Kukar, Andi Faisal, Senin 26 April 2021, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lintas OPD.
Andi Faisal menyebut, masalah ada pada input data di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Antara standar harga SIPD dengan usulan harga dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sinkron.
“SIPD belum tentu berdasarkan kondisi riil di lapangan, masih berdasarkan asumsi-asumsi saja, ” ucap politisi Golkar tersebut.
Andi meminta, standar satuan harga (SSH) cepat dilakukan sinkronisasi dan pergeseran anggaran di SIPD. Jika ada kategori proyek yang musti ditambahkan, segera dimasukan.
“Yang belum sinkron ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Disdikbud serta beberapa kecamatan, ” jelasnya.
Jika memang terkendala pada persoalan SDM yang akan menginput serta mensinkronkan data, maka pegawai lain yang kompeten harus diberdayakan.
“Kukar ‘kan pegawainya ribuan, masa tidak ada yang bisa bantu mengurai persoalan ini,” sebutnya.
Perwakilan Dinas Perkim Kukar Jamil mengatakan, SIPD merupakan sistem baru yang diberlakukan tahun ini. Jadi, masih dilakukan penyesuaian.
Kerumitannya, menurut Jamil, SIPD mengunci setiap tahapan dari satu kegiatan, sedangkan sistem terdahulu menggunakan paketan.
“Parahnya lagi, beban kerja yang terlalu banyak, satu orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menangani 20 kegiatan, tanpa dibantu staf administrasi dan teknis. Memang ketentuan di SIPD seperti itu, mau diapakan lagi, ” ucapnya.
PPTK enggan minta bantuan ke staf administrasi karena tidak ada anggaran pembayaran honor. “Kalau anggarannya sudah terkunci, kita cuma bisa menambahkan keterangan kategori dari item kegiatan, ” ucapnya.
Perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Ahmad Marissi mengatakan masih ada batas waktu satu minggu ke depan untuk dilakukan penambahan kategori di SIPD. “Semoga dalam waktu satu pekan kedepan, sinkronisasi sudah final,” katanya.
Penulis: Andri
Editor: MH Amal
