src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Sumber : Andri/Headlinekaltim)
HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Besaran APBD Kukar pada tahun 2027 nanti diperkirakan semakin menurun. Oleh karena itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyarankan Pemkab harus aktif memperjuangkan dana kurang salur dari pemerintah pusat.
”Jika pendapatan tahun depan menurun, solusinya harus perjuangkan dana kurang salur dari pusat,” saran Yani, Selasa 4 Agustus 2026.
Saat ini, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) APBD 2027 masih dalam proses pembahasan antara Pemkab-DPRD. Jika kurang salur lancar disalurkan pemerintah pusat, maka pembangunan pasti akan berjalan cepat.
”Dana kurang salur tahun 2023-2024 masih tersisa Rp 2,4 triliun, belum lagi dana kurang salur 2025 bisa total hampir Rp 4,5 triliun. Jika cair, ini sangat berdampak besar terhadap pembangunan,” ucapnya.
Ada proyek pembangunan yang saat ini belum bisa dilanjutkan karena keterbatasan dana daerah. Seperti lanjutan pembangunan jembatan Sebulu, jembatan Pela Kota Bangun, perbaikan jalan poros sebelimbingan-Teluk Muda-Tuana Tuha sepanjang 10 Km yang rusak parah dan harus segera diperbaiki.
Solusi lainnya, tambah Yani, dengan memaksimalkan pundi-pundi Pendapat Asli Daerah (PAD) yang dikelola Perusda milik pemkab. Seperti sektor pajak dan retribusi serta sumber lainnya. ”Kita harus maksimalkan juga PAD di tengah efisiensi anggaran yang terjadi,” sebutnya.
Opsi lainnya, jika dana kurang salur tidak ditransfer juga oleh pusat, maka harus mengambil jalan berutang dengan pihak lain. Namun, dengan skema pengembalian utang dalam jangka menengah. ”Saat pengetukan APBD 2027 yang diperkirakan pada November 2026 nanti, semoga sudah ada kepastian pemerintah pusat akan mentransfer dana kurang salur yang menjadi hak Kukar,” pungkasnya.(Andri)