HEADLINEKALTIM.CO, SANGATTA – Dengan kenaikan anggaran APBD tahun anggaran 2023 serta multiyears dikisaran Rp 5, 9 triliun serta pendanaan proyek pengerjaan multiyears contract (MYC) senilai Rp1,3 triliun di Kabupaten Kutai Timur turut disikapi anggota DPRD Kutai Timur H Hasbullah Yusuf., SE., MM.
Dirinya menegaskan nilai APBD tahun jamak 2023 yang diproyeksikan alami kenaikan yang signifikan dengan rincian sebagai berikut, semula 3,647 triliun menjadi 5,9 12 triliun Berarti ada kenaikan sebesar 2,265 APBD tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut 1 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 5 triliun 912 miliar 518.338.172 daerah diproyeksikan sebesar 5 triliun 879 miliar 518 juta 338 172 penerimaan pembelian daerah sebesar 33 miliar dengan adanya kenaikan anggaran hukum belanja APBD yang signifikan, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap pemerintah dapat memberikan atau meningkatkan kinerja dan pelayanan pembangunan yang optimal.
Hasbullah turut mengimbau kepada pihak pemerintah untuk sekiranya dalam belanja hibah untuk dapat benar-benar dipergunakan bagi kepentingan masyarakat Kutai Timur.
“Pemerintah harus mampu menerapkan sistem penganggaran yang baik demi terwujudnya efektivitas efisiensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, tak hanya itu saja juga dituntut berkemampuan merancang konsep pengelolaan keuangan atau anggaran yang dilaksanakan dan diharapkan benar-benar sesuai dengan program Pemerintahan dengan slogan visi misi pasangan kepala daerah yaitu menata Kutai Timur sejahtera untuk semua,” tegas Habsullah, Kamis (30/11) 2022.
Hasbullah mengingatkan anggaran multiyears yang digelontorkan sebesar 1,369 triliun di mana anggaran murni di 2023 sebesar 442 miliar harus digunakan secara optimal.
“Mengapa demikian agar tidak memicu permasalahan di kemudian hari dalam hal ini, anggota legislatif berkewajiban pada masing-masing dapil dapat mengawasi serta kerja pemerintah agar multiyears bisa dapat mencapai sasaran dalam pembangunan yang selalu didengungkan oleh pihak pemerintah dan menyentuh langsung pada kepentingan khalayak umum kami sangat mendukung pembangunan pemerintah pembangunan infrastruktur namun pembangunan infrastruktur tidak boleh bertentangan kepada ketentuan hukum yang berlaku di antara kita,” ulasnya.
Politisi PPP ini mengungkapkan fraksinya tidak menolak seperti yang menjadi isu bola liar diluaran sana.
“Akan tetapi rasa kekhawatiran itu ada terlebih proyek multiyears rentan akan konsukuensi hukum sehingga apabila itu terjadi demikian jangan sampai kepentingan masyarakat terkorbankan,” ucap Hasbullah.(adv/rin).
