HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Dalam pidato kenegaraan perdananya usai dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto tak menyinggung sedikit pun soal Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pelantikan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.
Banyak pihak meyakini IKN akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan baru. Spekulasi ini tetap bertahan kuat karena dalam beberapa kesempatan mendampingi Presiden Joko Widodo di masa transisi kepemimpinan, Prabowo menegaskan komitmennya meneruskan pembangunan IKN.
Pidato pertama Prabowo Subianto fokus pada beberapa isu strategis nasional. Dia menekankan kemandirian dan keamanan pangan, transisi dan kemandirian energi, kesadaran anti-korupsi, pendidikan, kemiskinan, subsidi yang tepat sasaran, dan kepemimpinan yang patut dicontoh.
Prabowo juga mengkritik praktik korupsi dan usaha bisnis di berbagai tingkatan. Ia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak, sikap yang bijaksana, serta pentingnya demokrasi sipil di Indonesia. Prabowo juga menekankan pentingnya menghindari permusuhan dan pelecehan serta membebaskan masyarakat dari ketakutan dan kemiskinan.
Namun, ketika Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung soal IKN dalam pidatonya, publik pun jadi bertanya-tanya. Bagi masyarakat Kalimantan Timur, cukup wajar jika pertanyaan tersebut mengemuka hingga perlu dibawa ke level debat Pilkada Gubernur Kaltim.
Debat perdana dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas’ud-Seno Aji digelar di Plenary Hall Sempaja, Rabu 23 Oktober 2024 juga mengangkat isu soal IKN. Panelis menanyakan kepada kedua paslon soal antisipasi pembangunan IKN yang melambat.
Isran Noor yang pertama menjawab pertanyaan panelis mengenai strategi untuk antisipasi pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Kaltim itu ada di tangan Pemerintah Pusat. Tidak tepat, ia menjawabnya.
“Pertanyaan itu bagus. Cuma mesti jangan pertanyakan ke Gubernur. Itu adalah strategi Pemerintah Pusat. Presiden sekarang Presiden saya. Jangan macam-macam, nanti saya lapor ke Presiden saya. Kok mempertanyakan strategi ke Gubernur. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat dalam membantu program-program nasional,” kata Isran.
Pertanyaan dari panelis yang dibacakan pemandu debat berangkat dari fakta dan data bahwa Pemerintah Pusat hanya mengalokasikan anggaran ke Badan Otorita IKN sebesar Rp 6,39 triliun dari pengajuan Rp 27,8 triliun di APBN 2025. Selain itu, anggaran Kementerian PUPR hanya dialokasikan Rp 13,24 Triliun untuk IKN juga lebih kecil dibanding alokasi tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun. Turun drastis!
Dengan menurunnya anggaran pagu dari 2024 secara signifikan, dan Kaltim penyangga utama, wajar jika ada pertanyaan dan nada kekhawatiran soal proses IKN melambat.
Berbeda dengan Isran Noor, calon Gubernur Rudy Mas’ud menangkap maksud pertanyaan panelis dengan menegaskan bahwa Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN punya posisi strategis. Jadi, seorang Gubernur mesti bersinergi dengan pemerintah pusat. Gubernur ini perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Mesti kita harus sinergi,” kata Rudy Mas’ud.
MASYARAKAT ADAT: PRABOWO TAK ANGGAP PENTING KALTIM
Jika masih banyak pihak berspekulasi bahwa IKN di Kaltim tetap jadi prioritas di era Prabowo-Gibran, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur menyuarakan pesimismenya lebih jauh.
Ketua AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, justru melihat era Prabowo-Gibran masih menunjukkan kecenderungan Pemerintah Pusat mengesampingkan kepentingan daerah. Kaltim, masih saja dipandang sebelah mata. Padahal, provinsi ini adalah penyumbang besar bagi perekonomian negara melalui industri tambang, minyak, dan gas.
Itu jelas terlihat dari tidak adanya perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) dalam kabinet Prabowo-Gibran. Bahkan, kata dia, ini adalah pengabaian terhadap hak dan kepentingan masyarakat daerah, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Kontribusi sumber daya alam paling besar berasal dari Kalimantan Timur. Tanah kami telah banyak menyumbang pendapatan negara. Sekarang, bahkan ibu kota negara pun berpindah ke sini. Mestinya, ada pengakomodiran bagi masyarakat Kaltim, terutama masyarakat adat, yang selama ini tidak pernah merasakan manfaat langsung dari kontribusi mereka,” ujar pria yang karib disapa Duan kepada Headlinekaltim.co pada Minggu, 28 Oktober 2024 malam.
Menurutnya, dengan kemenangan Prabowo-Gibran di Kaltim yang meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024 lalu, yaitu 1,54 juta suara, ketiadaan perwakilan dari Kaltim justru mengindikasikan bahwa dukungan rakyat hanya dijadikan alat politik sesaat, tanpa ada niatan untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah.
Duan menyebut ini adalah pengulangan pola kekuasaan yang hanya melayani kepentingan pusat. Ia menyayangkan bahwa kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan masyarakat adat, seolah hanya akan dibahas dari perspektif elit tanpa pemahaman mendalam tentang kondisi lapangan.
“Tidak ada satupun suara kami di kabinet. Padahal, kebijakan pusat memiliki dampak besar bagi masyarakat adat yang seringkali terabaikan haknya. Apakah ini yang disebut demokrasi ketika satu wilayah yang menyumbang banyak bagi APBN bahkan tidak punya suara untuk menentukan kebijakannya sendiri?” sergahnya.
Lebih jauh, dia juga mengkritik pendekatan pemerintah dalam pembangunan IKN yang dinilai hanya fokus pada aspek infrastruktur, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah sekitar.
Ia menekankan bahwa proyek besar ini hanya akan menguntungkan modal besar yang masuk dari luar, sementara masyarakat lokal dibiarkan dalam bayang-bayang proyek megah yang justru mengancam keberlangsungan hidup mereka.
“Kami menuntut komitmen mereka atas janji untuk melindungi masyarakat adat di kawasan IKN. Kenyataannya, situasi masyarakat adat saat ini sudah krisis air bersih akibat pembangunan intake itu,” ungkapnya.
AMAN Kaltim akan terus menuntut rezim baru Prabowo-Gibran untuk mengesahkan kebijakan konkret yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat.
“Dalam debat Pilpres kemarin, pasangan Prabowo-Gibran memang menyebutkan, meskipun tidak secara spesifik, bahwa mereka akan mendukung pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kami berharap itu bukan hanya janji,” kata Saiduani.
AMAN Kaltim berharap pemerintah tidak hanya menyuarakan kepentingan elit politik pusat, tetapi juga berani mengakomodasi kepentingan rakyat, khususnya masyarakat adat.
“Selama ini masyarakat adat tidak hanya menghadapi ancaman hilangnya hak mereka, tetapi juga semakin melebar kesenjangan akibat pembangunan yang tidak berpihak kepada mereka,” pungkasnya.
KALTIM HANYA JADI PENONTON
Sebelumnya, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DADKT) menyuarakan aspirasi untuk mendorong keterlibatan putra-putri terbaik masyarakat Dayak dalam pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran.
“Kami berharap putra-putri terbaik masyarakat adat Dayak, khususnya dari Kalimantan Timur, bisa ikut berperan dalam pembangunan negara bersama Presiden Prabowo. Ini adalah aspirasi seluruh masyarakat adat yang kami sampaikan,” ujar Ketua Umum DADKT, H. Victor Yuan, SH, M.H, belum lama ini.
Dia menyebut terdapat dua nama potensial dari Kalimantan Timur yang dianggap layak masuk dalam kabinet. Kedua tokoh tersebut adalah DR. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., M.H., yang pernah menjabat dua kali sebagai Wakil Walikota Samarinda, dan Dr. Drs. Marthin Billa, MM., yakni mantan Bupati Malinau yang juga memiliki pengalaman di DPR RI. “Kalau bicara soal Kalimantan Timur, tentu kita punya dua nama yang punya pengalaman dan kapasitas. Pak Syaharie Jaang dan Pak Marthin Billa adalah sosok yang sangat layak dipertimbangkan untuk posisi strategis,” tambah Victor Yuan.
Menurutnya, hingga saat ini, keterlibatan tokoh Kalimantan Timur di tingkat kabinet masih minim. Meskipun Ibu Kota Negara (IKN) telah dipindahkan ke Kalimantan Timur, putra daerah setempat belum banyak mendapatkan posisi di pemerintahan pusat. Victor menilai, kondisi ini harus diperbaiki agar masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan nasional.
PROGRES IKN PENGARUHI KONDISI FISKAL KALTIM
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) Triwulan II-2024 mencapai 5,85 persen secara tahunan (yoy, lebih rendah dibandingkan periode Triwulan I-2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,26 persen yoy. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian.
Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran Triwulan II-2024 terbesar ada pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2024 secara y-on-y yang positif terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 47,77 persen.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur M. Syaibani, S.E., M.E. mengatakan pada September 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 2,16 persen y-on-y yang didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, sebagai berikut: kelompok kesehatan; kelompok perawatan pribadi; dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Realisasi APBN Kalimantan Timur sampai dengan 30 September 2024 mencatatkan Pendapatan Negara telah sebesar Rp27,26 triliun (57,30% dari target Rp47,57 triliun), terkontraksi 10,15 persen (yoy) sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp52,17 triliun (56,39% dari pagu tahunan Rp92,51 triliun) atau tumbuh sebesar 42,52 persen (yoy).
Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp24,78 triliun (54,07% dari target). Capaian ini sedikit mengalami penurunan secara y-on-y sebesar minus 13,74 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO, di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar.
“Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor,” tukasnya.
Adapun realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan September 2024 mencapai Rp2,49 triliun (141,56% dari target), tumbuh signifikan sebesar 53,71% yoy. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.
Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir September 2024 mencapai Rp25,33 triliun (47,64% dari pagu Rp53,17 triliun), tumbuh sebesar 74,57% yoy. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara. Sementara Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung program Pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh KemenPUPR. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan realisasi yang stabil, dengan Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama melalui UIN Sultan Aji Muhammad Idris.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2024 mencapai Rp26,84 triliun (68,68% dari pagu Rp39,08 triliun). Akumulasi realisasi TKD tumbuh 21,48% secara y-on-y. “Realisasi TKD tersebut terutama didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Per September 2024 seluruh jenis Transfer ke Daerah sudah disalurkan,” terang Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur M. Syaibani, SE, ME.
APBD Kalimantan Timur
Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan September 2024 sebesar Rp34,66 triliun (52,92% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan September 2024 sebesar Rp27,19 triliun (54,04% dari pagu 50,31 triliun).
“Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur,” beber M. Syaibani, S.E., M.E.
Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD hingga bulan September 2024 sebesar Rp26,68 triliun (38,01% dari pagu Rp70,19 triliun). Adapun progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan September 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 80,75% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp51,03 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,55%); Kemenhub (0,23%); KLHK (0,18%); serta POLRI (0,04%). (zayn/min/red)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim