23 C
Samarinda
Sunday, May 22, 2022

Alhamdulillah, Pemprov Kaltim Raih WTP yang ke-8

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis yang juga merupakan Anggota IV BPK RI secara khusus hadir pada rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim yang digelar di Ruang Rapat Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim pada Senin 31 Mei 2021. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim tahun anggaran 2020 dari BPK RI.

Didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, serta Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Harry mengungkap, Provinsi Kaltim kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tentunya predikat ini adalah kebanggaan bagi Kaltim, terlebih pencapaian WTP ini adalah kali delapan. Dirinya pun berharap, pencapaian ini mampu dipertahankan.

Namun, Harry menyebut beberapa catatan dari BPK. “Beberapa rekomendasi BPK agar dilakukan perbaikan terhadap penyaluran bantuan sosial. Kemudian BUMD bekerjasama penataan milik daerah dengan pihak ketiga. Perbaikan aspek tersebut tidak hanya berdampak pada akuntabilitas, juga berdampak kesejahteraan dan perekonomian di Kaltim. Ini menunjukkan WTP, namun tetap adanya perbaikan pengelolaan keuangan Provinsi Kaltim, ” katanya pada awak media.

Selanjutnya, BPK meminta kepada Pemprov Kaltim untuk dapat sesegera mungkin menyelesaikan catatan-catatan tersebut  berdasarkan waktu yang ditentukan, 60 hari. “Saya optimistis akan kemampuan dan komitmen Pemprov Kaltim untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Gubernur Isran Noor menyebut Pemprov Kaltim akan melakukan perbaikan atas catatan yang disampaikan. “Catatan itu tidak ada. Laporan itu ‘kan catatan namanya. Tapi itu, perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan. Aset-aset ini mulai ‘kuda makan tembaga sampai kuda makan mentega’ itu masalahnya berlanjut terus. Tadi ada saran dari Pak Sapto Golkar, bahwa aset itu dikelola untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya kita dengarkan, ” ucapnya.

Disinggung mengenai adanya keinginan pensiunan PNS di lingkup Pemprov Kaltim yang berkeinginan alih aset, Gubernur mengatakan hal itu adalah hal yang biasa sebagai apresiasi dari pemerintah. Namun, itu tidak berlaku bagi aset jenis kendaraan.

“Itu dia, itu jadi salah satu bahan pertimbangan. Kan ada ketentuannya juga. Kalau yang misalnya rumah mau dibeli tapi sudah tidak ada nilainya, ya pantas saja lah untuk mereka dapatkan itu sebagai apresiasi pemerintah. Mereka kerjanya juga bagus, dan itu kan tidAka semua, sedikit saja. Termasuk mobil. Tapi itu persoalannya lain karena ada aturannya, harus digunakan sebesar-besarnya kepentingan negara dan atau daerah, ” terangnya.

Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU