src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Tujuh kampus di Kaltim tandatangani PKS bersama Pemrpov Kaltim (IST).HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim. Hal ini wujud dalam merealisasikan Program Gratispol.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah menyampaikan dari total 53 perguruan tinggi (PTN dan PTS) yang menandatangani MoU pada launching Program Gratispol 21 April lalu, saat ini baru tujuh PTN yang melanjutkan ke tahap PKS.
Ketujuh PTN tersebut telah memenuhi syarat kelengkapan data mahasiswa baru.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
• Universitas Mulawarman (Unmul): 7.714 mahasiswa
•UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): 2.225 mahasiswa
•Politeknik Negeri Samarinda (POLNES): 2.122 mahasiswa
•Poltekkes Kemenkes Kaltim: 997 mahasiswa
•Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani): 465 mahasiswa
•Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba): 1.020 mahasiswa
•Institut Teknologi Kalimantan (ITK): 2.280 mahasiswa
“Totalnya mencapai 16.823 mahasiswa baru yang akan menerima manfaat langsung berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT),” jelasnya.
Dalam perjanjian, ketujuh PTN sepakat untuk tidak lagi melakukan pemungutan UKT kepada mahasiswa baru, kecuali jika jumlah UKT melebihi ambang batas bantuan. Sebagai contoh, jika bantuan dari Pemprov sebesar Rp 7,5 juta, sedangka UKT mahasiswa mencapai Rp 8 juta, maka selisih Rp 500 ribu akan menjadi tanggung jawab mahasiswa.
Bagi sekitar seribu mahasiswa Unmul yang sudah terlanjur membayar UKT, Dasmiah memastikan mereka akan menerima refund sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendatangan PKS ini merupakan komitmen dalam mematangkan program gratispol. Ini dilakukan hanya dalam tiga bulan usai MoU. “Artinya memang realisasi program pendidikan gratis ini sudah sangat cepat. Proses kita dari Februari, hanya tiga bulan kita sudah melakukan PKS,” ungkapnya.
Program Gratispol terhadap pendidikan sebagai upaya menuju Generasi Emas. “Dengan langkah besar ini, Kaltim bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang secara sistematis menyelenggarakan pendidikan tinggi gratis berbasis regulasi dan kerja sama formal,” pungkasnya. (Msd)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya