src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Meski belum menerapkan kebijakan resmi work from home (WFH) melalui surat edaran, setiap perangkat daerah diberikan keleluasaan mengatur pola kerja sesuai kebutuhan dengan tetap mengedepankan pencapaian kinerja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengatakan pengaturan WFH diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pelaksanaan di lapangan sejauh ini berjalan baik dan tetap mendukung upaya efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Kita serahkan ke masing-masing OPD. Alhamdulillah progresnya sangat baik, dan efisiensi tetap kita lakukan,” ujarnya.
Muhammad Said menegaskan, ukuran utama bukanlah lokasi bekerja, melainkan penyelesaian tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Baik bekerja dari kantor maupun dari rumah, seluruh pekerjaan di setiap dinas harus tetap berjalan optimal.
“Yang penting semua pekerjaan bisa optimal dan dapat diselesaikan. Intinya kegiatan-kegiatan di dinas tetap terlaksana, baik bekerja di kantor maupun bekerja di rumah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa hingga kini Pemerintah Kabupaten Berau belum mengeluarkan surat edaran khusus mengenai penerapan WFH. Kendati demikian, mekanisme pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) tetap diberlakukan melalui absensi dan pelaporan kinerja secara rutin.
“Dari sisi regulasi memang belum ada surat edaran. Tetapi laporan kinerja serta absensi pagi, siang, hingga sore tetap diberlakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Muhammad Said menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya menyasar operasional perkantoran. Berbagai pos pengeluaran, termasuk perjalanan dinas, juga menjadi fokus penghematan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi anggaran daerah.
“Efisiensi yang kita lakukan cukup besar, bukan hanya operasional kantor, tetapi juga pengeluaran lainnya, termasuk perjalanan dinas. Semua kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” pungkasnya. (Adv36/Riska)