25.1 C
Samarinda
Saturday, July 2, 2022

1 April, Warga Tidak Mampu Cukup Tunjukkan KTP Kaltara Saat Berobat

HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNGSELOR – Pakta Integritas ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang pada Kamis tanggal 25 Februari 2021 disusul pula penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kaltara segera melakukan kegiatan sosialisasi terkait kemudahan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).

Dijelaskan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinkes Kaltara, Ocktario Cristiadi, pihaknya sedang melakukan percepatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS). “Kami sedang melakukan percepatan pelayanan JKN – KIS untuk warga Kalimantan Utara, ” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam percepatan tersebut, segera diagendakan acara sosialisasi kepada warga Kaltara yang memiliki/terdaftar dalam JKN – KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat).

Nantinya, per 1 April 2021, bagi warga Kaltara yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), PBI Mandiri dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berobat, cukup menunjukkan katu tanda penduduk (KTP).

“Rencananya, program kemudahan tersebut akan di-launching langsung oleh Gubernur Kaltara,” imbuhnya.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan warga Kaltara dapat mengetahui asas manfaat kemudahan pelayanan kesehatan yang sudah digagas kerja samanya.

“Sosialisasi ini juga diharapkan agar warga dapat ikut aktif memeriksakan kesehatannya dan melakukan update nomor induk kependudukannya (NIK) kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar tidak ada masalah proses pendaftaran saat berobat di fasilitas kesehatan yang disediakan,” tutupnya. (hms)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU