23.6 C
Samarinda
Jumat, Agustus 6, 2021

Tiap Tahun DPRD Kaltim Terima Aduan Sengketa, Agil Suwarno: Tanah Adat Harus Ada Payung Hukumnya

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Persoalan tanah adat yang diklaim oleh perusahaan, atau kelompok atau individu perorangan, bukan hal baru terjadi di Kaltim.

Bahkan setiap tahunnya, ada saja yang mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Kaltim ataupun lembaga pengadilan.

Saat ini, Komisi I DPRD Kaltim menerima aduan sengketa tanah adat seluas 432 hektar yang tiba-tiba diduduki perusahaan lalu bangun kebun tanpa ada kesepakatan oleh masyarakat sekitar.

Padahal dokumentasi tanah diklaim masyarakat sebagai tanah adat tersebut miliki dokumen ahli waris yang diterbitkan oleh pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan.

“Tiba-tiba perusahaan merasa punya izin, tapi ada yang belum diselesaikan. Ini yang jadi masalah,” ucap anggota Komisi I DPRD Kaltim Agil Suwarno pada headlinekaltim.co beberapa waktu lalu.

Dirinya menduga, ada permainan oleh oknum mafia tanah mulai dari level bawah hingga level atas, sehingga dokumen kepemilikan tanah bisa tumpang tindih.

“Bisa saja ada mafia tanah atau perusahaan menganggap begitu punya izin, seolah-olah semua sudah selesai. Padahal tidak, ada kewajiban di level bawah yang harus diselesaikan dulu,” katanya.

Politisi dari partai PDIP ini mengatakan, Undang-undang Agraria yang ada di Indonesia ini sangat jelas mengatur tentang kepemilikan lahan dan menjadi dasar hukum yang kuat.

Tanah adat, kata dia, juga harus memiliki kejelasan dan dokumentasi sesuai aturan pemerintah. Karena UU mengatur cukup jelas atas status tanah adat asalkan dasar hukum yang jelas.

“Yang kadang juga terjadi di daerah saya, ada tanah adat itu yang dasar hukumnya saya tidak tahu. Nah itu harusnya ada kejelasan, apakah ada hibah dari lembaga adat, yang jelas dokumentasi harus pada aturan pemerintah. Saya pikir selama payung hukumnya jelas, kita klaim tanah adat, ya sah saja. Karena selama ini ada aturan main, artinya aturan hukum, selama dia punya dokumen yang legal, itu memiliki hak,” terangnya.

Pun terkait dengan adanya tanam tumbuh di lokasi lahan yang diklaim sebagai tanah adat, juga harus memiliki dokumennya.

“Kalau tanam tumbuh ada setelah dokumen ada, tidak masalah. Yang saya tahu, banyak yang diklaim sebagai tanah adat itu ketika ada tanam tumbuh yang tidak di clear kan. Misalnya ada kawasan tertentu diklaim tanah adat, artinya orang-orang sekitar itu yang mengelola itu. Tapi kalau orang luar yang mengelola, ini yang jadi masalah,” pungkasnya. (Advetorial)

Penulis : Ningsih

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar