HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memproyeksikan pendapatan Kukar tahun 2022 bakal anjlok lagi.
Sebab, Kukar masih mengandalkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas antara Pemerintah Pusat dan daerah.
“Tahun ini, APBD Kukar tembus Rp 3,6 triliun, sedangkan tahun depan bakal alami penurunan menjadi Rp 3,2 triliun saja, ” ucap Kepala Bappeda Kukar, Wiyono, belum lama ini.
Wiyono menambahkan, Kukar akan sulit lagi menikmati pendapatan besar seperti APBD yang pernah tembus Rp 7,6 triliun. Untuk proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 saja pada kisaran Rp 477 miliar.
Sedangkan belanja wajib Pemkab Kukar dengan nilai Rp 2,4 triliun.
“Jadi tahun depan, kita punya anggaran di luar belanja wajib untuk pembangunan mencapai Rp 800 miliar,” ucap mantan Kadisdik Kukar tersebut.
Soal proyeksi pendapatan Kukar yang kembali menurun, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menyarankan beberapa solusi, seperti penataan dan manajemen aset milik daerah, serta regulasi yang mendukung pembangunan.
“Masalahnya kita masih mengandalkan DBH pusat, sedangkan PAD Kukar minim. Sudah saatnya lumbung PAD dimaksimalkan lagi, ” jelas Rasid.
Resiko pendapatan yang menurun, berdampak juga terhadap pembangunan infrastruktur. Koordinasi dan komunikasi yang intens sangat diperlukan guna mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim.
“DPRD Kukar menyarankan kepada Pemkab Kukar untuk koordinasi dengan DPRD dan Bappeda Kaltim. Lakukan sinkronisasi program pembangunan yang selaras dan saling membantu dari sisi pembiayaan,” tandasnya.
Penulis: Andri
Editor: MH Amal