Serapan APBD Masih Rendah, Dirjen BKD Kemendagri Beri Wejangan 5,5 Jam ke Pemkab Kukar
Dirjen BKD Kemendagri, A Fatoni, memberi arahan terkait serapan APBD Kukar yang masih rendah.(sumber : Andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– Dirjen Bina Keuangan Daerah (BKD) Kemendagri RI, A Fatoni, memberikan masukan kepada Pemkab Kukar terkait serapan APBD yang rendah.
Pertemuan digelar pada Sabtu 13 Mei 2023 di ruang serba guna kantor Bupati Kukar bertajuk Ngapeh Hambat.
Turut hadir Bupati Edi Damansyah dan Sekretaris Daerah Sunggono, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir perwakilan Pemprov Kaltim.
Secara nasional, Fatoni menyebut, Pemkab Kukar menempati urutan ketiga pendapatan tertinggi, tembus Rp 7 triliun, yang didominasi transfer DBH Migas. Sangat disayangkan, serapan APBD Kukar masih rendah. Padahal, substansi APBD untuk mensejahterakan rakyat.
“Idealnya, triwulan 1 serapan 20 persen, triwulan 2 serapan tembus 50 persen, triwulan 3 serapan tembus 80 dan akhir Desember bisa terserap 100 persen. Sedangkan kukar masuk Mei, baru sekitar 29 persen,” rinci Fatoni.
Dia menjabarkan penyebab serapan anggaran yang masih rendah karena minimnya pengetahuan kepala OPD terkait pengelolaan keuangan, serta tidak mau bertanggung jawab menjalankan kebijakan belanja.
“Padahal jadi kepala dinas banyak yang bisa dinikmati, gaji dan TPP yang besar, dapat mobil dinas, tapi nggak mau bertanggungjawab terhadap anggaran dinasnya. Tolak ukurnya, realisasi anggaran masih minim,” sebutnya.
Penyebab lainnya karena lelang proyek tidak dilakukan di awal tahun. Bahkan, lelang di Kukar baru dilakukan April dan Mei. Idealnya, lelang dilaksanakan pada awal tahun agar masyarakat bisa merasakan uang daerah.
Hingga kini, baru 19 persen paket pekerjaan yang dilelang. Selain itu, kontraktor yang mendapatkan proyek besar tidak menagih pekerja per termin dan ditumpuk sekalian pada akhir tahun.
“Kontraktor juga tahu, kalau nagih per termin potongannya banyak. Akhirnya sengaja nagih pada bulan Desember. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Arahan Fatoni selama 5,5 jam tersebut ditanggapi Bupati Edi Damansyah. Atas nama pemkab, dirinya berterima kasih atas masukan dan ilmu kepada jajarannya.
“Saya menilai kepala bukan tidak paham dengan aturan pengelolaan keuangan, akan tetapi masih ragu untuk menjalankan kebijakan belanjanya,” sebutnya.(Andri)
Related posts
Terbaru
