Sri Juniarsih Soroti Sejumlah Persoalan yang Disampaikan ABM
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan sejumlah persoalan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Berau (AMB) akan menjadi perhatian Pemkab Berau. Mulai dari persoalan BBM, tarif air bersih, konflik agraria hingga sejumlah kebijakan daerah, pemerintah memastikan setiap aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan regulasi. Menanggapi persoalan BBM yang menjadi salah satu aspirasi masyarakat, Sri Juniarsih menyebut Pemkab Berau masih berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi.
Menurutnya, persoalan kuota tidak dapat hanya dilihat dari jumlah kendaraan darat. Kebutuhan masyarakat di Berau juga mencakup kendaraan air yang menjadi bagian penting dari aktivitas warga di wilayah pesisir dan kepulauan. Pemkab Berau juga mendorong adanya pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET). Langkah tersebut dinilai perlu agar masyarakat tidak menghadapi perbedaan harga yang terlalu jauh dalam memperoleh BBM.
Sementara terkait tarif air bersih, Sri Juniarsih menjelaskan penyesuaian tarif menjadi bagian dari evaluasi pelayanan setelah tarif PDAM tidak mengalami perubahan selama sekitar tiga tahun. Namun, penyesuaian tersebut tidak akan diberlakukan secara seragam. Pemerintah daerah akan melakukan pengaturan berdasarkan kategori pelanggan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Untuk penyesuaian tarif, kita mulai dari pelanggan niaga terlebih dahulu. Sedangkan pelanggan rumah tangga akan kita kelompokkan sesuai kemampuan. Bagi yang memang tidak mampu, kita akan upayakan subsidi silang,” jelasnya.
Untuk persoalan agraria, Sri membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi langsung dan verifikasi data. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan yang dihadapi agar dapat ditelusuri bersama OPD terkait sesuai kewenangannya. Menurutnya, penyelesaian persoalan di lapangan membutuhkan data yang jelas serta koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Karena itu, aspirasi masyarakat tidak hanya akan dicatat, tetapi perlu dikaji agar langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas.
Ia menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di Berau. “Setiap aspirasi akan menjadi bahan perhatian pemerintah untuk mencari langkah penyelesaian sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Riska)
Pos terkait
Pos Terbaru
