Beranda POLITIK Soal Penundaan Pilwali, Tejo: Pikirkan Biaya yang Sudah Dikeluarkan

Soal Penundaan Pilwali, Tejo: Pikirkan Biaya yang Sudah Dikeluarkan

Soal Penundaan Pilwali, Tejo Pikirkan Biaya yang Sudah Dikeluarkan - headlinekaltim.co
Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto. (foto; Ningsih/headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, pesta demokrasi Pilkada serentak ini tak harus ditunda. Solusinya meningkatkan protokol kesehatan.

“Di setiap rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh KPU dan Balaslon terkait pelaksanaan Pilwali 2020 ini, tidak bosan-bosannya kami ingatkan untuk tetap menaati protokol kesehatan. Kita juga menyamakan persepsi dan koordinasi di antara kita agar saat pelaksanaan nanti berjalan baik, dan mengurangi resiko kematian akibat Covid-19, khususnya di Samarinda,” kata dia saat ditemui awak media ini, Selasa 22 September 2020, di Hotel Harris.

Maraknya desakan untuk menunda Pilkada serentak, menurut Tejo, tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Pertimbangan kondisi keuangan dan ekonomi pemerintah pun harus dipikirkan.

Advertisement

“Tahapan harus berlanjut, kami tidak berharap adanya penundaan dalam pilkada ini karena resiko pembiayaan yang cukup besar dan kondisi keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota juga tidak memungkinkan untuk menunda. Walaupun ada desakan dari berbagai pihak,” ungkap Tejo.

Dia beralasan, penundaan Pilkada serentak sebelumnya juga sudah dilakukan. Awalnya dijadwalkan bulan September, mundur menjadi bulan Desember 2020. Penundaan tersebut juga berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan.

Tidak hanya pengaruh pada biaya, kemungkinan penambahan penyebaran Covid-19 dikhawatirkan tinggi. “Penundaan dari September ke Desember juga memerlukan biaya yang sangat besar. Di samping kondisi kita sendiri setelah masa relaksasi kemarin, ternyata peningkatan Covid-19 sangat drastis dan di luar dugaan, yang meninggal juga banyak. Sekali lagi dari segi ekonomi harus tetap jalan, tapi penanganan kesehatan menjadi skala prioritas,”  ucapnya lagi.

Kepada KPU dan paslon kepala daerah, Pemkot Samarinda tak bosan mewanti-wanti untuk tetap menaati protokol kesehatan. “Samarinda masih zona merah, sangat mengkhawatirkan, sehingga kita harus benar-benar menaati protokol kesehatan,” pungkasnya.

Penulis : Ningsih

Komentar
Advertisement