30 C
Samarinda
Monday, April 15, 2024

Simposium Pilkada di Kukar, Pakar Hukum: Edi Bisa Maju Pilkada 2024

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG- Dua orang pakar hukum dan satu praktisi membicarakan soal peluang Bupati Kukar Edi Damansyah untuk mencalonkan kembali di Pilkada Kukar 2024. Ini terkait perdebatan soal tafsir putusan MK Nomor 02/PUU/XXI/2023 yang diketok per 21 Februari 2023.

Para pakar tersebut menyebut Edi bisa maju sebagai calon petahana dalam acara Simposium Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kukar, Selasa 29 Agustus 2023 di Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang.

Pakar yang dihadirkan oleh Pemkab Kukar adalah Prof Dr Aswanto Guru yang merupakan Besar Fakultas Hukum Unhas Makassar serta dan Prof Dr Hamzah Halim selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas. Pembicara lainnya adalah pengacara yang biasa menangani sengketa pemilu, Heru Widodo. Acara dipandu oleh Herdiansyah Hamzah, akrab disapa Castro, Dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda.

Heru Widodo menegaskan Edi Damansyah aman jika ingin kembali mengikuti Pilkada 2024 nanti. “Saya pastikan Pak Edi, aman,” sebut Heru yang disambut riuh tepuk tangan dari pejabat dan Kades yang hadir di acara tersebut.

Heru berargumentasi bahwa posisi Edi Damansyah tidak satu periode karena tidak mencapai 2,5 tahun menjabat. Seperti Edi pernah jabat Plt Bupati selama 10 bulan 9 hari. Setelah itu menjabat Bupati Defenitif selama 2 tahun 3 bulan.

“Jabatan pertama Edi hanya sebagai Plt Bupati, yang kedua sebagai pejabat defenitif. Tidak ada putusan penggabungan antara Plt dan pejabat defenitif,” tegas Heru.

Prof Hamzah Halim dalam paparannya menyebut, harus diketahui apa perbedaan Pejabat, Penjabat dan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Semuanya punya makna dan kewenanganan yang berbeda-beda.

“Plt itu bukan pejabat definitif karena tidak dilakukan proses pelantikan. Dengan demikian, Pak Edi saat menjabat tidak masuk satu periode, jadi masih bisa kembali mencalonkan kembali ikut Pilkada,” sebutnya.

Prof Aswanto menyinggung bahwa Edi bukan menggantikan Bupati yang cuti di luar kampanye, tetapi menggantikan Bupati Rita yang tersandung hukum dan dipenjara oleh KPK.

Berdasarkan pasal 28 ayat 1 UUD 1945, sebut Aswanto, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang serta sama di hadapan hukum.

“Jika seorang menjabat kepala daerah telah melewati setengah masa jabatan, maka dia dihitung satu kali masa jabatan,” tegasnya.

EDI: BELUM KEPIKIRAN

Mendengar ‘lampu’ hijau dari para pakar hukum dalam simposium Pilkada 2024, tidak membuat Edi Damansyah enggan berkomentar banyak. Dia berdalih,  simposium tersebut digelar bukan disengaja untuk memaklumatkan karir politiknya.

“Simposium ini hanya pembelajaran hukum bagi publik,” cetusnya.

Disinggung soal rencana maju di Pilkada Kukar 2024 nanti, Edi irit komentar. “Pilkada masih lama, jangan terburu-buru bicara itu. Saya masih mau fokus bekerja untuk Kukar,” ungkapnya. (Andri)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU