Silpa 2020 Meningkat, Dewan Minta Pemprov Kaltim Transparan
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengungkap sedikitnya 20 pertanyaan disampaikan kepada Pemprov Kaltim terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun 2020 oleh anggota dewan.
Dari 20 pertanyaan tersebut adalah catatan-catatan dari hasil cek fisik di lapangan oleh tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2020 DPRD Kaltim. Mulai dari pembangunan, Infrastruktur hingga penggunaan dana COVID-19 tahun anggaran 2020 yang penyerapannya kurang dari 56 persen.
“Secara umum yang dipertanyakan masalah pembangunan terkait LKPJ Gubernur. Setelah tim datang, cek fisik lapangan ditemukan catatan. Misalnya di Balikpapan soal gorong-gorong. Juga Maloy, dana COVID dan terkait rekomendasi pekerjaan yang Rp 2,5 miliar. Itu semua dipertanyakan,” ujarnya pada awak media baru-baru ini usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Kaltim.
Legislatif Fraksi Golkar ini menilai, atensi Pemprov belum jalan. Sehingga DPRD Kaltim kata dia masih menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan soal LKPJ Gubernur tahun 2020 tersebut.
“Atensi dari Pemprov saya dengar belum jalan. Tidak tahu apakah terkenda administrasi atau apa. Makanya kita tunggu jawaban pak Gubernur,” katanya.
Terkait dengan dana COVID-19 yang penyerapannya kurang dari 56 persen tahun 2020 atau sekitar Rp 2,5 miliar yang “mengendap”, Nidya Listiyono yang juga pernah tergabung dalam tim Pansus COVID-19 tahun 2020 menerangkan ada lebih Rp 180 triliun dana COVID-19 di daerah-daerah mengendap di bank. Bahkan kata dia, Presiden Jokowi pun sempat marah terkait hal tersebut.
“Presiden kan sempat ngamuk juga itu, banyak dana daerah Rp 180 triliun di bank. Semua tidak ada yang memakai, itu nanti jadi Silpa,” terangnya.
Seperti diketahui lanjut dia, Silpa tahun 2020 lalu di Kaltim mencapai Rp 2,7 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari Silpa tahun 2019, yakni sekitar Rp 2,2 triliun. Untuk itu kata dia, anggota dewan meminta Pemprov Kaltim untuk membuka laporannya sehingga dapat lebih transparan.
“Yang kemarin tahun 2019 Rp 2,2 triliun, setahunnya lagi naik jadi Rp 2,7 triliun Silpa ini. Sehingga rekomendasi anggota dewan yang diwakili oleh pak Hasan minta dibuka. Kalau ini tidak dibuka, dikhawatirkan nilai Silpa naik-naik,” tutupnya. (Advetorial)
Penulis : Ningsih
Related posts
Terbaru
