RPJMD Kaltim Direvisi, Target Angka Kemiskinan Disesuaikan Naik 6,24 Persen
Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin (foto: Ningsih/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2019-2023 tengah direvisi. Beberapa indikator makro yang hendak dicapai turut diubah.
Seperti angka kemiskinan Kaltim ditarget akhir masa jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi tahun 2023 ingin menekan sampai 5,7 persen. Diubah hanya 6,24 persen. Kondisi pandemi Covid-19, jadi alasan menyesuaikan kenaikan angka kemiskinan tersebut.
“Kemudian angka kemiskinan semula 5,70. Tapi, mempertimbangkan keadaan sekarang ini (pandemi Covid-19), pada saat akhir jabatan Bapak (Isran) 6,24 persen,” ujar Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin saat Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim tahun 2022, Kamis 18 Februari 2021.
Indikator makro lainnya yang diubah dalam RPJMD Kaltim yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semula 76,87 naik menjadi 78,76. Perubahan ini sesuai kesepakatan dari para teknokrat di Bappeda yang akan diikuti seluruh OPD di Pemprov Kaltim ikut menyesuaikan.
“Semula IPM itu 76,87 kita upayakan bisa jadi 78,76. Ini sudah mendapatkan kesepakatan dari kawan kawan yang ada. Tetapi ini akan menjadi rancangan setelah dilakukukan revisi yang sudah dimasukan tentu sesuai arahan Bapak Gubernur. Kepala SKPD akan menyesuaikan target makro ini. Dan kami sudah memiliki hasil secara tertulis,” kata Aswin.
Untuk capaian indikator makro tahun 2020, HM Aswin menjelaskan, sebelumnya IPM ditargetkan sebesar 75,43, namun hasil yang dicapai melebihi target sebesar 76,24. Untuk target Produk Donestik Regional Bruto (PDRB) per kapita capaian tahun 2020 mencapai 175,65 juta.
“PDRB per kapita diharapkan pada tahun 2023. Maksudnya, di masa akhir jabatan Bapak (Isran Noor) 2023 nanti itu 196,19 juta,” kata Aswin.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Kaltim pada September 2020 mencapai 243,99 ribu jiwa atau setara 6,64 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini tak lepas dari pandemi Covid-19 terjadi sejak Maret 2020.
Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2020 sebanyak 243,99 ribu. Pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu atau 6,10 persen, berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 13,73 ribu orang (secara persentase naik 0,54 persen poin).
BPS Kaltim juga mencatat pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kaltim yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,335. Angka ini naik sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020.
Aswin dalam Forum Konsultasi Publik menjelaskan indikator makro gini ratio pada perubahan RPJMD Kaltim tetap semula yakni 0,308.
“Indeks gini yang kita harapkan tetap kepada rencana yang ada saat ini, 0,308. Semakin besar indeks gini semakin besar ketimpangan daerah kita,” katanya.
Indikator makro lainnya hendak dicapai akhir tahun 2023 dalam RPJMD yaitu tingkat pengangguran ditekan sampai 4,95 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 2,74 persen.
Penulis: Ningsih
Editor: Amin
Pos terkait
Terbaru
