Proyek Tambat Kapal Senilai Rp28 Miliar Digeser ke 2027, Dishub Kaltim Masih Tuntaskan Perizinan
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yusliando. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Anggaran sudah disiapkan sejak tahun ini. Namun, proyek fasilitas tambat kapal di Samarinda yang digadang-gadang bakal menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru ternyata belum bisa langsung dibangun.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yusliando, mengungkap realisasi fisiknya kemungkinan besar baru bisa dimulai pada 2027, tertahan oleh sejumlah izin yang belum kunjung terbit. Sejumlah dokumen teknis yang menjadi prasyarat pembangunan belum sepenuhnya rampung, terutama izin lingkungan hidup, rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta rekomendasi dari Kementerian Perhubungan.
“Untuk tambat sampai hari ini kami masih menyiapkan dokumen-dokumen teknisnya. Ada kemungkinan nanti untuk pembangunan tambatnya kita geser di 2027 karena kita masih menunggu izin lingkungan hidupnya, rekomendasi dari PU, termasuk rekomendasi dari Kementerian Perhubungan,” jelas Yusliando belum lama ini.
Dikatakannya, penundaan ini bukan disebabkan kebijakan efisiensi anggaran, melainkan murni karena proses administratif yang belum tuntas. Anggaran pembangunan fasilitas tambat kapal sebenarnya sudah dialokasikan sejak 2026 sebesar Rp28 miliar, namun pembangunan fisik belum bisa dimulai sebelum seluruh izin terkait benar-benar terbit.
“Tahun 2026 sudah ada anggarannya, hanya saja ada hal-hal yang mesti kami siapkan terlebih dahulu menuju pembangunan fisiknya, supaya tidak ada masalah,” kata dia.
Seluruh permohonan rekomendasi ke kementerian terkait sudah diajukan, tetapi izinnya belum juga terbit hingga saat ini. Kendati demikian, ia optimis begitu seluruh perizinan tersebut keluar, pembangunan bisa segera dilaksanakan.
Soal proyeksi manfaat ekonomi dari proyek ini, Yusliando menyebut studi kelayakan sudah disusun, meski ia mengaku lupa detail angka proyeksi pendapatan tahunannya. Yang dia ingat, dengan investasi awal Rp28 miliar, proyek ini diperkirakan mencapai titik impas atau Break Even Point (BEP) dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun. Pengelolaan fasilitas tambat ini nantinya akan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS).
“Dengan Rp28 miliar itu, kemarin dihitung kita bisa kembali BEP sekitar 10 tahun. Nanti dikelola oleh Perusda kita, MBS,” ungkap Yusliando.
Dari sisi lokasi, rencana awal proyek ini akan dibangun di dua titik, yaitu di kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais. Namun, dengan beroperasinya Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu selama 24 jam penuh, Yusliando menyebut ada kemungkinan besar kebutuhan fasilitas tambat di hulu Jembatan Mahakam sudah tidak lagi relevan, sehingga fokus pembangunan dialihkan sepenuhnya ke kawasan Sungai Lais yang selama ini memang sudah menjadi titik konsentrasi aktivitas tambat kapal.
“Kemarin ada dua tempat, di Sungai Kunjang dan Sungai Lais, tapi karena Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam dibuka 24 jam, ada kemungkinan tambat di hulu Jembatan Mahakam ini enggak ada lagi. Jadi kita fokus di Sungai Lais, karena di sana banyak tambat,” demikian Yusliando. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
