src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Pjs Bupati Bambang Arwanto, saat membuka sosialisasi netralitas ASN di Loa Janan.(Sumber : Istimewa) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto menekankan kembali, prinsip netralitas ASN melalui sosialisasi di Loa Janan, Jumat, 22 November 2024.
Sosialisasi yang dihadiri Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kukar, Rini Sulistiyowatinuntuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024, bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kukar.
Pjs. Bupati Bambang Arwanto menyebutkan, Kaltim merupakan provinsi nomor 5 paling tinggi kerawanan Pilkada tingkat nasional, angkanya sekitar 70 persen dan Kukar paling tinggi kerawanannya di Kaltim dengan angka sekitar 51,28 persen.
“Kerawanan Pemilu tinggi, dikarenakan adanya calon petahana yang mencalonkan kembali dan juga karena jumlah pemilih yang besar, dan ini rawan terjadi gesekan antar pendukung” sebut Bambang.
Bambang menekankan pentingnya netralitas bagi ASN, karena profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah, wajib melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan kebijakan publik, sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa yang harus selalu menjaga netralitasnya.
Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting, untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Hal ini berkaitan dengan dimana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun pada pemilu dan pilkada.
“Jika ASN tidak menjaga netralitasnya maka akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik terhadap pemilu,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti Partisipasi masyarakat yang merupakan hal yang penting dalam demokrasi karena salah satu barometer keberhasilan pelaksanaan pemilihan adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih.
“Mengevaluasi pelaksanaan Pilkada di Kukar,terhitung tingkat partisipasi masih rendah dibawah 77,5 persen,”Pungkasnya.
Kegiatan tersebut, menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, diwakilkan Hardianda.(ADV34/Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim