HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA –
Gubernur Kalimantan
Timur Isran Noor menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltim tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Jumat 19 Maret 2022.
Data laporan yang diserahkan oleh Gubernur Isran Noor adalah laporan pengelolaan keuangan dan pembangunan Kaltim selama periode tahun 2021. Dia juga memastikan, laporan yang dibuat sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
Ditemui di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Jalan M Yamin, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Gubernur Isran Noor berharap agar laporan yang dia serahkan tersebut agar segera diaudit.
“Ini kan laporan pelaksanaan keuangan Pemprov ke BPK RI. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan bisa dilakukan audit atau pemeriksaan untuk tahun 2021,” ucapnya.
Disinggung mengenai gambaran umum LKPD Provinsi Kaltim tahun 2021, dia enggan berkomentar banyak. Namun dirinya memastikan bahwa laporan tersebut aman karena dilakukan sesuai prosedur.
“Tidak bisa kita buka, itu kan laporan nanti dan hasil audit baru diterima,” katanya.
“Ya aman saja, tidak ada yang tidak aman. Kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai prosedur aturan. Kalau berdasarkan aturan, insyaallah aman,” sambung Gubernur Isran Noor.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar mengatakan, LKPD Provinsi Kaltim tahun 2021 yang diserahkan oleh Gubernur Kaltim ini berasal dari 4 Pemerintah Daerah (Pemda). Yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Kutai Kartanegara, Bontang dan Kubar. Sementara itu, dijadwalkan pada Senin mendatang, 3 LKPD 3 kabupaten/kota lainnya juga akan diserahkan.
“Yang sudah melaporkan adalah Kukar, Bontang, Kubar dan provinsi. Jadi baru 4. Kalau yang lain Senin, itu ada Mahakam Ulu, Berau dan Balikpapan. Paling mereka biasa tanggal 31 Maret sudah menyampaikan. Nantinya dari hasil pemeriksaan, hasilnya akan keluar 2 bulan lagi,” tutupnya.
Penulis: Ningsih