HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun angkat bicara terkait banyaknya keluhan petani yang ada di Kaltim terkait dengan kelangkaan pupuk subsidi.

Persoalan tersebut juga diakuinya kerap disampaikan kepada DPRD Kaltim.

“Iya benar, memang kendala pertanian yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat adalah terkait pupuk subsidi. Ini yang dikeluhkan petani kita,” katanya.

“Beberapa waktu lalu kami keliling ke kelompok tani dalam rangka menjaga kelembagaan kelompok tani untuk ditata kembali, terutama kelompok tani yang ada di Dapil kami di Kukar. Itu yang dikeluhkan (kelangkaan pupuk subsidi, red),” sambung Samsun.

Kendati demikian, kata politisi dari partai PDIP ini, khusus di Kukar sendiri, Pemkab Kukar telah membuat program pertanian dan mengalokasikan anggaran yang besar untuk pertaniannya.

“Pemkab Kukar punya program luar biasa terhadap konektivitas petani, dengan anggaran APBD yang cukup besar Rp 7,2 triliun, alokasi anggaran ke pertanian juga sangat besar,” katanya.

Tapi diakuinya, terdapat kendala untuk penyaluran program peningkatan pertanian sampai ke tangan para petani.

“Yang jadi kendala adalah kelembagaan kita tidak bisa menyalurkan bantuan ke petani langsung, tapi melalui kelembagaan pertanian. Seperti kelompok tani sebagai sarana masyarakat bisa mendapatkan program pertanian,” terangnya.

Disinggung mengenai sedikitnya jumlah petani yang ada di Kaltim, Samsun menyebut, banyak alasan yang menjadi penyebabnya. Diantaranya minimnya minat masyarakat Kaltim untuk berusaha di bidang pertanian karena hasil yang diterima sangat kecil daripada bekerja di sektor lain.

“Kita perlu lihat masalahnya kenapa petani kurang diminati di Kaltim, itu karena memang pertanian tidak produktif lagi. Jika dibandingkan provinsi lain yang masih semangat di bidang pertanian. Sehingga petani kita kalau diajak bertani mereka enggan, karena penghasilan tidak menarik. Tapi kalau mereka bekerja di tambang misalnya, penghasilan sudah lumayan. Kalau di pertanian untuk dapat Rp 4 juta sebulan itu harus mengerjakan berapa hektar lahan tani, makanya ditinggalkan petani kita,” katanya.

Untuk mengatasi sejumlah persoalan kelangkaan pupuk petani Kaltim, Samsun mendorong OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltim dapat memberikan bantuan atau mengalokasikan anggarannya untuk pengadaan pupuk subsidi di kabupaten/kota.

“Dinas Pertanian provinsi kan juga bisa membantu pupuk ke kabupaten/kota untuk membantu persoalan sulitnya pupuk subsidi ini,” pungkasnya. (Adv/Ningsih)