23.6 C
Samarinda
Jumat, Agustus 6, 2021

Pergub Nomor 49/2020 Ditolak Dewan, Isran Santai

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49/2020 khususnya pada Pasal 5 ayat 4 tentang bantuan keuangan dana pokok-pokok pikiran (Pikir) anggota DPRD Kaltim sebesar Rp 2,5 miliar menuai penolakan oleh seluruh legislator.

Pergub dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota di Kaltim yang berbeda-beda. Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai penolakan anggota dari Karang Paci. Justru dia menganggap, bantuan yang diberikan dengan nominal Rp 2,5 miliar per paket kegiatan adalah hal wajar dan sesuai. Sebab, kata dia, semakin besar bantuan yang diberikan akan semakin baik untuk dinikmati oleh rakyat.

“Kenapa? Bagus kan kalau makin besar, makin bagus. Itu kan per paket kegiatan, misalnya beberapa program kecil dijadikan satu sehingga angkanya bulat Rp 2,5 miliar,” katanya pada awak media usai membuka acara Uji Petik dan Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021 di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin 14 Juni 2021.

Orang nomor satu di Kaltim ini menyebut bantuan Rp 2,5 per paket kegiatan yang diatur dalam Pergub Nomor 49 tersebut juga menyesuaikan kondisi dan situasi daerah saat ini.

Beber Isran, berkaca pada tahun 2020 silam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bahkan mengalami kelebihan belanja dengan total nilai Rp 1 triliun. Hal itu belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Dia pun membantah ada program-program pemerintah provinsi yang mandek. “Malah bagus, daripada nanti uangnya kecil-kecil jadi tidak efisien. Dan kita selama ini harus melakukan efisiensi. Tahun 2020 saja kita bisa kelebihan belanja hampir Rp 1 triliun. Padahal sebelumnya tidak pernah, semua anggaran itu habis. Padahal program kita jalan, tidak ada yang tidak jalan,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengaku menolak Pergub tersebut. Dia menyebut, kebutuhan di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, menetapkan angka Rp 2,5 miliar akan mempersulit pencapaian tujuan mensejahterakan rakyat.

Untuk itu, pihaknya berencana akan melakukan komunikasi dan berkoordinasi bersama Gubernur Kaltim untuk mencari solusi yang terbaik atas masalah tersebut. “Ya, kita akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dalam waktu dekat,” ucapnya singkat, saat ditemui di ruang kerjanya.

Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar