26.4 C
Samarinda
Senin, April 19, 2021

Pandemi COVID-19, Pemerintah Diharap Tetap Edukasi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Menanggapi maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak selama masa pandemi Covid-19, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maysaroh mengatakan pentingnya melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat untuk mencegah timbulnya kasus tersebut.

Ditemui usai mengikuti rapat Banmus DPRD Kaltim, Fitri Maysaroh mengatakan, terkait permasalahan tersebut, dirinya pernah melakukan diskusi dengan dinas terkait, termasuk dengan lembaga dan organisasi yang berkaitan kewanitaan dan anak.

Ia menyebut, di masa pandemi COVID-19, banyak hal yang menjadi penyebab potensi kekerasan pada perempuan dan anak.

Namun dari banyak kasus yang terjadi, banyak tidak terungkap, hingga menyebabkan potensi berulangnya kejadian.

“Saya pernah melakukan diskusi tentang ini dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kita mengkhawatirkan kalau jumlah kekerasan perempuan dan anak terjadi di luar perkiraan,” bebernya.

Karena di masa pandemi Covid-19, aktivitas bertemu jadi berkurang, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terlaporkan.

Sehingga perlunya pihak terkait yakni pemerintah dan perangkatnya tingkat bawah seperti RT dan Lurah pro aktif dalam menangani kasus tersebut.

“Kita tetap melaksanakan satu penanganan ketika kasus terjadi, artinya pandemi bukan berarti menjadikan kita berhenti dari aktivitas sebelumnya mencegah kekerasan perempuan dan anak,” lanjutnya.

Baca Juga  Nidya Listiyono Sosialisasi Perubahan Perda Tentang Pajak Daerah

Fitri menjelaskan pihaknya senantiasa mengingatkan dinas terkait, dalam hal ini untuk terus melakukan edukasi ke masyarakat untuk melakukan pencegahan, dari hal yang tidak diinginkan yakni kekerasan perempuan dan anak.

Anggota dari fraksi PKS ini menegaskan, melakukan edukasi ke masyarakat adalah salah satu upaya melakukan pencegahan dari hal-hal pemicu kekerasan pada perempuan dan anak.

Dirinya mengakui banyak kendala pada sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan tersebut, bukan hanya terkait anggaran penanganan yang terlalu minim tapi minimnya dukungan pemerintah.

Baca Juga  Dukung Pembangunan RS Muara Badak, Baharuddin Demmu: Harus Dapat Bankeu

“Salah satu kendala yang dihadapi dinas-dinas kita adalah soal anggaran. Saya pribadi dari Komisi IV, sangat prihatin, kenapa Pemerintah sangat sedikit sekali menganggarkan dana untuk edukasi ke masyarakat,” katanya.

Fitri mengungkapkan salah satu contoh di Balikpapan, anggaran sosialisasi tentang pola asuh yang benar terkait kekerasan, kalau dihitung hanya sanggup melakukan sosialisasi sekitar 20 RT setiap tahunnya.

“Padahal di sana ada sekitar 1.600 RT. Itu pangkal masalahnya. Sehingga saya mendorong pemerintah sebagaimana kita fahami bahwa, kondisi baik dan buruknya anak, tidak terlepas dari keluarga untuk mmemahami dan diedukasi,” katanya. (Advetorial)

Penulis : Ningsih

Editor: Amin

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar