HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih fokus pada pemulihan sektor ekonomi dan sektor kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tak sedikit pula anggaran yang digelontorkan untuk penanganan dua sektor tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan, untuk anggaran tahun 2021 masing-masing sektor sudah ada proporsinya.
Jika berbicara dari sisi kesehatan, kata dia, pemerintah provinsi sudah memiliki anggaran. Hanya saja sampai saat ini dirinya belum mengetahui besaran penyerapan dananya.
“”Saya belum dapat laporannya karena beberapa waktu lalu saya minta pemerintah untuk memberikan report penyerapan anggaran,” ucapnya saat ditemui usai mengikuti rapat komisi di Gedung E kantor DPRD Kaltim.
Dirinya meminta kepada pemerintah provinsi agar mengumumkan pada masyarakat, besaran biaya untuk penanganan COVID-19 sehingga bisa dihitung tarif tertinggi dan terendah.
“Jangan kalah sama Pemerintah Pusat, mereka sudah mengeluarkan kebijakan. Maksimal swab Rp 900 ribu. Nah, saya meminta pemerintah provinsi untuk memberikan informasi pada masyarakat untuk penanganan pemeriksaan COVID-19, berapa terendahnya, berapa tertingginya,” kata pria yang akrab disapa Tio ini.
Pembiayaan penanganan pasien COVID-19, lanjut Tyo, tentu berbeda-beda. Misalnya, pemeriksaan hanya menyatakan pasien sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG). Tentunya, biaya perawatannya berbeda dengan pasien yang terdeteksi memiliki penyakit penyerta.
Legislatif dari fraksi Golkar ini mengingatkan masyarakat agar tidak termakan isu-isu yang marak berkembang saat ini, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan mulai dari perawatan hingga proses penguburan jenazah pasien positif COVID-19.
“Kita tidak boleh su’uzhon. Teman-teman medis sudah capek-capek dengan resiko luar biasa, tapi kemudian ada tuduhan, mungkin akhirnya ada isu. Sebaiknya pemerintah segera buka (anggaran penanganan COVID-19,red),” kata dia.
Dari sektor pemulihan ekonomi, beber Tio, beberapa waktu lalu DPRD Kaltim melakukan pertemuan dengan beberapa dinas. Di antaranya Dinas Pariwisata Kaltim yang membahas soal dana yang akan digelontorkan untuk pemulihan UMKM.
“Artinya kita tidak bisa diam saja, jangan hanya fokus menyembuhkan saja tapi ekonomi harus bergerak. Jadi penanganan kesehatan jalan, ekonomi jalan. Suka tidak suka, memang seperti itu,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ningsih
