Ormas Serbu PDIP Kukar, Tuntut Ahmad Yani Dievaluasi dan Mundur dari Ketua DPRD

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Tiga ormas di Kutai Kartanegara kembali menggelar aksi demonstrasi. Kali ini, massa menyerbu Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kukar, Senin 25 Mei 2026. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar PDIP Kukar mengevaluasi Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani karena dinilai kerap mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik.

Aksi demonstrasi melibatkan tiga ormas yakni Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Banjar Kayuh Baimbai. Tuntutan mereka juga telah disuarakan dalam aksi di DPRD Kukar, beberapa waktu lalu.

Ketua Remaong Kutai Berjaya, Hebbi Nurlan Arafat, mengatakan pihaknya sengaja menggunakan jalur partai untuk menyampaikan aspirasi karena Ahmad Yani merupakan kader PDIP. “Kami mengusulkan ke PDIP Kukar agar memproses tuntutan kami,” ujar Hebbi saat berorasi.

Dalam aksinya, massa mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Kukar. Bahkan, mereka meminta Ahmad Yani mundur dari jabatannya. “Kami ingin Ketua DPRD Kukar mundur dari jabatan, maka kami melalui jalur PDIP dimana Ahmad Yani terpilih melalui PDIP,” tegasnya.

Hebbi mengaku bersyukur karena aspirasi dari tiga ormas daerah tersebut diterima oleh pengurus DPC PDIP Kukar. Ia berharap tuntutan itu nantinya dapat diteruskan hingga ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Wakil Sekretaris PDIP Kukar Rahmat Darmawan membenarkan pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi. Ia menegaskan kepengurusan tingkat kabupaten hanya bertugas meneruskan masukan dan tuntutan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. “Kewenangan penuh ada di DPP PDIP,” ujar Rahmat.

Ia menjelaskan, pada aksi sebelumnya DPC PDIP Kukar juga telah menyampaikan surat terkait tuntutan tiga ormas daerah itu kepada pengurus pusat partai. Namun demikian, seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme dan prosedur internal partai.

Rahmat memastikan PDIP Kukar terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat selama disampaikan dengan baik dan tetap menjaga situasi daerah tetap kondusif. “Kami bersifat meneruskan saja ke DPP. Kami sangat terbuka dengan masukan masyarakat. Yang terpenting jaga kondusivitas wilayah,” pungkasnya. (Andri)