HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Selama dua tahun, persoalan lahan warga Desa Jembayan Tengah, Loa Kulu dengan PT Multi Harapan Utama (MHU) belum selesai. Warga kembali menyerbu DPRD Kukar, Kamis 8 April 2021. Bahkan, ini pertemuan dengan warga yang ke-51 kalinya.
Massa sempat membakar ban di pintu masuk DPRD Kukar sebelum Ketua Komisi I Supriyadi dan anggota Komisi III Ahmad Yani menemui dan mengajak masuk ke Ruang Banmus DPRD.
Kuasa warga Jembayan Tengah, Samsu Arjaman menyebut, PT MHU tidak punya itikat baik kepada enam warga yang lahannya sudah ditambang. Lahan warga lain juga ikut diserobot. “Total luas lahan yang diserobot dan tidak ada ganti rugi tersebut seluas 18 hektare, ” ujar Samsu.
Dia mengatakan, perusahaan menawarkan ganti rugi dengan harga yang tidak wajar. Per hektarenya ditawari Rp 40 juta. Sedangkan, ada warga yang membeli lahan tersebut sebesar Rp 75 juta per hektarenya.
“Selain itu, ada tanam tumbuh lahan yang juga rusak akibat tambang, padahal tanaman tersebut sudah ditanami karet dan buah lainnya dengan pendapatan Rp 6 juta per dua minggunya,” jelasnya.
Mantan Kades Jembayan tersebut mengurai, sudah puluhan kali dilakukan mediasi di kantor desa dan kecamatan, serta mediasi di oleh Pemkab sebanyak 50 kali pertemuan. Semuanya tanpa membuahkan hasil.
Penyebabnya, perusahaan hanya diwakilkan oleh pimpinan tingkat bawah yang bukan pengambil keputusan.
“Mediasi dengan DPRD Kukar hari ini, yang ke-51 kalinya. Kasihan masyarakat tidak ada kejelasan,” ucapnya.
Jika tidak ada penyelesaian, warga akan berdemo di Jakarta dan mengadukan persoalan tersebut ke Presiden Joko Widodo.
“Padahal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kaltim sudah membuat hasil temuan, benar ada lahan warga yang terkena tambang. Hasil tersebut diserahkan ke Pemkab Kukar dan tidak ditindak lanjuti,” bebernya.
Kades Jembayan Tengah Yunus membenarkan persoalan ini sudah berlarut-larut hingga dua tahun. “Lahan warga saya yang bernama Karno, itu ditambang mendekati Lebaran Idulfitri tahun 2019, langsung berlanjut ke lahan warga lainnya,” paparnya.
Kepala DLHK Kukar Alfian Noor mengiyakan bahwa temuan hasil lapangan DLHK Kaltim sudah ditembuskan ke Pemkab Kukar. “Akan kami pelajari lagi temuan DLHK Kaltim, nanti hasilnya kita sampaikan ke Bupati Kukar, ” ucapnya.
Supriyadi memastikan akan ada pertemuan lagi pada hari Rabu pekan depan dengan mengundang MHU. “Nanti di pertemuan yang ke-52 kali, diharapkan persoalan ini selesai, kasihan masyarakat,” ucap Ketua PAN Kukar ini.
Penulis: Andri
Editor: MH Amal