HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Dalam rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-26 lalu, seorang anggota DPRD Kaltim mengusulkan untuk menghapuskan jadwal pelaksanaan Reses, sebelum adanya komunikasi yang baik antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim.
Terkait itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, dirinya memahami apa yang dirasakan oleh anggotanya saat ini. Dimana, banyak dari usulan-usulan yang diajukan oleh anggota DPRD Kaltim kurang diakomodir oleh Gubernur Kaltim.
“Sampai seperti itu kan tidak enak. Sebenarnya sangkingnya mungkin, ada teman-teman di DPRD yang sudah luar biasa berupaya, tapi tidak diakomodir,” ujarnya saat dikonfirmasi Headlinekaltim.co, baru-baru ini.
Dikatakannya, seorang anggota DPRD wajib melaksanakan Reses. Yang mana, kegiatan tersebut untuk menjaring aspirasi dari masyarakat.
“Reses tetap harus diagendakan. Tinggal nanti kebersamaan kita dengan pemerintah provinsi yang harus dimantabkan. Karena Reses itu suatu kewajiban bagi kita, bagaimana kalau DPR tidak Reses? Tidak mendengarkan aspirasi rakyat?,” katanya.
Kepada Pemprov Kaltim, Makmur HAPK meminta agar dapat memberikan perhatian serius atas usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD. Karena usulan tersebut juga untuk pembangunan yang dapat dinikmati oleh orang banyak.
“Hanya mungkin memang sekarang ada ketidaksepahaman kita bersama pemerintah provinsi dalam mengakomodir apa yang disampaikan, tapi jangan sampai apa yang kita lakukan dianggap tidak terlalu penting. Hanya memang kadang-kadang yang jadi persoalan adalah hasil Reses tidak terakomodir dengan baik. Harapan saya, Pemprov juga harus memahami, apa yang kita sampaikan. Harapan kita, semua dapat diakomodir setiap tahun dengan yang ada,” pungkasnya. (Adv/Ningsih)
