src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Plt Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto. (Dok. Andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) Muhammad Iryanto menyayangkan masih adanya warga yang malas mengurus administrasi kependudukan (adminduk). Padahal, kini layanan adminduk disebut jauh lebih mudah. “Sekarang layanan adminduk lebih mudah, jangan malas urus adminduk,” kata Iryanto, Jumat 30 Oktober 2026.
Menurut dia, warga yang tinggal jauh dari Tenggarong tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil. Sebab, sudah ada penghubung layanan di desa, yakni aparatur desa atau orang yang dipercaya Disdukcapil untuk membantu warga mengurus adminduk.
“Tidak dikenakan biaya mengurus adminduk di desa,” ujarnya.
Iryanto yang juga menjabat Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, menyebut saat ini tidak ada lagi calo adminduk yang memanfaatkan warga dengan memungut biaya mahal. Disdukcapil, kata dia, bersikap tegas terhadap calo dengan memberhentikannya secara tidak hormat. Sistem layanan juga telah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada celah pencaloan.
“Dari tahun 2022 sampai sekarang, sudah tiga orang calo yang kami pecat tidak hormat karena terbukti memanfaatkan kelemahan warga demi mencari keuntungan,” ujarnya.
Iryanto juga menyayangkan masih ada pekerja migran dari daerah lain yang sudah puluhan tahun bekerja di Kukar, tetapi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kukar. Menurut dia, hal itu seharusnya tidak terjadi.
Ia mencontohkan kasus pekerja migran yang sudah puluhan tahun tinggal di Kukar, tetapi masih memegang KTP daerah asal saat sakit keras. Disdukcapil kemudian mengurus dokumennya agar yang bersangkutan bisa terdaftar di BPJS Kesehatan dan mendapat layanan pengobatan.
Berkat program layanan penghubung adminduk dari desa, Disdukcapil Kukar ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inovatif oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar dalam ajang Pekan Inovasi dan Kreativitas 2025. “Prinsipnya, semua masyarakat Kukar harus terlayani adminduk karena sistemnya lebih mudah,” kata Iryanto. (Andri)