29.7 C
Samarinda
Wednesday, February 21, 2024

Mahkamah Konstitusi Jadi ‘Mahkamah Keluarga’

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA– Kontestasi jelang Pemilu 2024 kian memanas. Setelah muncul tiga nama Capres yang akan bertarung memperebutkan kursi RI 1 yaitu Ganjar Pranowo dari Partai PDI-P, Anies Baswedan berpasangan Muhaimin Iskandar, serta Prabowo Subianto dari Partai Gerindra yang digadang-gadang akan menggandeng putra Presiden RI Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming dari PDI-P.

Masuknya Gibran Rakabuming dalam kontestasi politik sebagai Cawapres, banyak dinilai sebagai tindakan Cawe-cawe dari Joko Widodo. Hal ini semakin tegas dengan adanya gugatan perubahan batas usia Capres dan Cawapres yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian di setujui sebagian.

Hal ini tertuang dalam perkara dengan nomor register 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam pengabulan tersebut MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Putusan ini berlaku mulai Pemilu Presiden 2024.

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menyampaikan bahwa putusan MK terkait hal tersebut dinilai tidak masuk akal, sebab dua hari sebelumnya gugatan serupa telah ditolak MK.

“Putusan ini pertanda MK kehilangan akal sehatnya. Syahwat politik MK lebih dominan bekerja dibanding nalar hukumnya,” bebernya kepada headlinekaltim.co melalui saluran telepon, pada Selasa 17 Oktober 2023.

Castro sapaan akrabnya, menilai bahwa keputusan tersebut terpengaruh posisi Gibran sebagai anak presiden serta keponakan dari Hakim MK Anwar Usman.

“Tiada lain, putusan ini memang didesain sedemikian rupa untuk Gibran. Dipengaruhi posisinya sebagai anak seorang Presiden, dan diputuskan oleh pamannya sendiri,” ujarnya.

“Disini terlihat betapa putusan MK ini dipengaruhi konflik kepentingan yang begitu kental, serta ditentukan oleh pengaruh kekuasaan yang luar biasa,” sambungnya.

Castro juga menyoroti sikap Wakil Ketua MK Saldi Isra sebagai sinyal adanya sesuatu yang telah tidak beres dalam MK.

“Yang menarik jika kita membaca pendapat berbeda (disenting opinion), khususnya pendapat Saldi Isra. Itu menggambar kegelisahan sekaligus rasa frustasi Saldi melihat MK yang kehilangan kewarasannya. Ia bahkan menyayangkan MK dibebankan dengan pusaran politik dengan menguji syarat usia capres-cawapres yang secara nyata adalah open legal policy yg bukan domain MK,” ucapnya.

Castro melihat sikap menerima gugatan tersebut merupakan langkah yang sangat nyata untuk menggambarkan situasi MK kini telah disandera kepentingan politik.

“Ini menggambarkan betapa kacaunya MK saat ini. Tersandera oleh kepentingan politik, MK yang kini berubah nama menjadi Mahkamah Keluarga” tutupnya. (erik)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -