Kuota 1.000 Rumah Gratis Administrasi, di Kaltim Sepi Peminat
Ilustrasi rumah subsidi di Kaltim (Foto: Generated AI). HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Program Gratis Biaya Administrasi Perumahan yang digagas melalui visi dan misi Gratis Pol Kaltim oleh Pemprov Kalimantan Timur belum terserap maksimal. Dari kuota 1.000 unit rumah yang disiapkan tahun sebelumnya, realisasinya baru sekitar 200 unit. Program Gratis Biaya Administrasi Perumahan ini ditujukan untuk meringankan beban awal masyarakat dalam mengakses hunian melalui skema pembiayaan perbankan.
Dilansir dari RRI Samarinda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebut pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung 1.000 unit Gratis Biaya Administrasi Perumahan. Namun, jumlah permohonan yang masuk jauh di bawah target.
“Program daerah kemarin menyiapkan sekitar 1.000 unit bantuan gratis biaya administrasi perumahan. Tetapi permintaan yang masuk kepada kami hanya sekitar 200 unit,” katanya, Kamis, 5 Maret 2026.
Menurut Fitra, rendahnya serapan Gratis Biaya Administrasi Perumahan bukan disebabkan keterbatasan dana. Ia menegaskan anggaran telah tersedia, tetapi proses realisasi sangat bergantung pada pengajuan dari pihak pengembang dan lembaga perbankan.
Skema Gratis Biaya Administrasi Perumahan dijalankan melalui kerja sama antara developer perumahan dan bank penyalur kredit. Setelah proses administrasi kredit berjalan, pihak bank akan mengajukan tagihan biaya administrasi kepada pemerintah provinsi.
“Tagihan gratis biaya administrasi itu masuknya dari developer ke bank, kemudian bank yang menagihkannya kepada kami. Jadi jika tidak diajukan, maka tidak tercatat sebagai realisasi,” ucapnya.
Dengan mekanisme tersebut, realisasi Gratis Biaya Administrasi Perumahan sangat ditentukan oleh kelengkapan administrasi dan keaktifan pengembang serta perbankan dalam mengajukan klaim. Apabila tidak ada pengajuan, maka kuota yang tersedia tidak akan terserap meskipun anggaran telah disiapkan.
Fitra juga memastikan sisa kuota Gratis Biaya Administrasi Perumahan tahun 2025 masih bisa dimanfaatkan pada periode berikutnya selama program tetap berjalan. Pemerintah provinsi membuka peluang lebih luas bagi masyarakat yang tengah mengajukan pembiayaan rumah.
Bahkan pada 2026, Pemprov Kalimantan Timur meningkatkan alokasi Gratis Biaya Administrasi Perumahan menjadi 2.000 unit rumah. Langkah ini diambil untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian dengan biaya awal yang lebih ringan.
“Di tahun 2026 kami sudah menyiapkan alokasi 2.000 unit untuk program gratis biaya administrasi perumahan. Realisasinya bergantung pada developer dan perbankan yang mengajukan tagihan kepada kami,” ujarnya.
Related posts
Terbaru
