23.9 C
Samarinda
Saturday, December 14, 2024

Konflik SMAN 10 dan Yayasan Melati Jangan Dibiarkan Berlarut-larut

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menegaskan penyelesaian masalah antara SMAN 10 dan Yayasan Melati Kaltim diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai pengambil kebijakan.

Namun, dia meminta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021 di sekolah tersebut tetap dibuka.

“Kita kembalikan pada pemerintah untuk mengambil kebijakan, cuma kami minta pada pemerintah supaya PPDB tetap jalan baik di kampus A dan B untuk SMA 10,” ucapnya usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) tertutup bersama Disdikbud Kaltim, BPKAD, Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Rabu sore 9 Juni 2021.

“Persoalan PPDB ini saya kira mekanisme sudah ada. Kemarin ada keluhan masyarakat supaya tetap ada SMA 10, jangan dipindah. Itu bukan ranah kami, tapi itu aspirasi, nanti kami sampaikan soal itu. Kebijakan pemerintah seperti apa, nanti kita dukung. Cuma kan tidak tahu sekarang apa keputusan akhir pemerintahan,” sambungnya.

Terkait dengan pemindahan SMAN 10, kembali Rusman Ya’qub menegaskan bahwa itu adalah kewenangan dari Pemprov Kaltim.

“Kita serahkan sepenuhnya pada Pemprov, karena itu wilayahnya,” katanya.

Politisi PPP ini meminta kepada Pemprov Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim untuk segera menuntaskan masalah tersebut.

“Jangan dibiarkan konflik berlarut-larut,” tegasnya.

Dikatakannya, saat ini terjadi perbedaan pemahaman atas kepemilikan tanah dan disposisi pemindahan SMAN 10.

“Selama ini kalau menurut yayasan bahwa gedung SMA 10 memang secara dokumen itu tidak ada. Fakta dokumen yang menunjukkan adalah pemerintah yang bangun. Maka itulah dasarnya mereka meminta supaya dikosongkan gedung A, karena itu bukan milik SMA 10 tapi milik yayasan,” kata Rusman Yaqub.

“Tapi oleh pemerintah beranggapan bahwa, mestinya tidak seperti itu terjemahannya. Karena aset itu finally milik pemerintah provinsi, tanah atau lahannya. 2 kutub ini beda pemahaman, maka kita harap pemerintah menyelesaikan masalah ini. Apapun keputusan pemerintah, itu yang kita backup,” tutupnya. (Advertorial)

Penulis : Ningsih

- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

POPULER