src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Karhutla Kalimantan Makin Ganas, 1.487 Titik Panas Ancam Penerbangan dan Kesehatan

Karhutla Kalimantan Makin Ganas, 1.487 Titik Panas Ancam Penerbangan dan Kesehatan

waktu baca 4 menit
Jumat, 21 Agu 2026 12:00 20 gleadis

HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla Kalimantan) terus meluas dan memicu peningkatan titik panas di sejumlah wilayah. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan ancaman kabut asap, tetapi juga mulai berdampak terhadap penerbangan dan kesehatan masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com, BNPB mencatat sebanyak 1.487 titik panas tersebar di wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 767 titik, disusul Kalimantan Barat dengan 560 titik.

Sementara itu, titik panas Kalimantan juga terpantau di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, masing-masing sebanyak 74 titik. Adapun Kalimantan Utara mencatat tiga titik panas.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pemerintah bersama pemerintah daerah terus memantau perkembangan karhutla Kalimantan, termasuk melakukan pemetaan kawasan rawan serta koordinasi penanganan sesuai kondisi di lapangan.

“BNPB bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan titik panas, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan,” kata Berton.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan hasil analisis titik panas Kalimantan per 19 Agustus 2026 menunjukkan empat provinsi menjadi wilayah prioritas. Daerah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta Papua Selatan.

Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang paling banyak. Setelah itu terdapat Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut diperburuk dengan minimnya pertumbuhan awan dalam 10 hari ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua diperkirakan masih menghadapi kondisi cuaca yang relatif kering.

Situasi tersebut membuat potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai. Minimnya awan hujan juga menjadi kendala dalam upaya pemadaman melalui hujan buatan.

Pemerintah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak karhutla Kalimantan. Operasi ini tidak hanya ditujukan untuk membantu pemadaman, tetapi juga mengisi waduk sebagai bagian dari mitigasi menghadapi kondisi kering.

BMKG memperkirakan Kalimantan Barat memiliki peluang pelaksanaan OMC pada 23 hingga 27 Agustus 2026. Namun, kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah.

Menurut Teuku, hingga akhir Agustus belum terlihat potensi awan hujan yang cukup untuk disemai di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan titik panas Kalimantan.

Dampak karhutla Kalimantan juga mulai terasa pada sektor transportasi udara. Kabut asap dilaporkan mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta pemerintah mempercepat penanganan agar dampak kabut asap tidak semakin luas.

“Penanganan tidak boleh baru masif setelah asap mengganggu penerbangan dan membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Johan.

Menurut Johan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Manggala Agni, TNI-Polri, hingga pengelola konsesi dinilai perlu memiliki koordinasi yang kuat ketika terjadi kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi sistem deteksi dini, patroli terpadu, kesiapan sarana pemadaman, serta kepatuhan perusahaan pemegang konsesi.

“Kabut asap yang terus berulang menandakan bahwa persoalannya bukan sekadar cuaca, tetapi juga kelemahan tata kelola pencegahan dan koordinasi penanganan karhutla,” ujarnya.

Selain mengancam penerbangan, karhutla Kalimantan juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Kabut asap dapat menurunkan kualitas udara dan memperburuk kondisi kelompok rentan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama kondisi kabut asap berlangsung.

“Konsumsi makanan bergizi, cuci tangan pakai air dan sabun, istirahat cukup, dan hindari merokok untuk menjaga daya tahan tubuh,” ujar Aji.

Masyarakat juga diminta menghindari kebiasaan merokok ketika kualitas udara memburuk. Selain itu, warga perlu mengenali gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan segera mendapatkan pemeriksaan apabila mengalami keluhan.

Gejala yang perlu diwaspadai antara lain batuk yang tidak kunjung membaik, sesak napas, demam tinggi, hingga nyeri dada.

Aji juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi kabut asap semakin buruk, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap gangguan pernapasan.

Menghadapi dampak karhutla Kalimantan, Kementerian Kesehatan turut mendistribusikan bantuan logistik kesehatan ke sejumlah daerah terdampak.

Bantuan tersebut terdiri atas 267.630 masker, 54 unit Oxygen Concentrator, 1.000 pasang sarung tangan medis, 36 oxycan, 33 dus pemberian makanan tambahan, 40 faceshield, serta sejumlah alat pelindung diri dan obat-obatan.

Kalimantan Selatan mendapatkan 37.130 masker, 1.000 handscoon, delapan APD, 33 dus PMT, dan dua Oxygen Concentrator.

Sementara itu, Kalimantan Tengah memperoleh 42.400 masker, 28 Oxygen Concentrator, serta 36 oxycan. Kalimantan Barat mendapat 157.000 masker, 40 faceshield, dan enam jenis obat-obatan.

Untuk Kalimantan Timur, bantuan yang diberikan berupa 15 jenis obat-obatan. Adapun bantuan untuk Jambi terdiri atas 1.100 masker dan vitamin.

Distribusi bantuan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Dengan jumlah titik panas Kalimantan yang masih tinggi dan kondisi cuaca kering yang berpotensi berlanjut, penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga perlu memastikan upaya pencegahan berjalan bersamaan dengan pemadaman agar kabut asap tidak semakin mengancam aktivitas masyarakat.

LAINNYA
x