APBD Perubahan 2026 Berau Meningkat Rp949 Miliar, Pemerintah Fokuskan Anggaran pada Kebutuhan Pembangunan
Bupati Berau Sri Juniarsih. (ist)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk melanjutkan pembangunan hingga akhir 2026. Dalam APBD Perubahan, pendapatan daerah ditetapkan mencapai Rp3,674 triliun, meningkat Rp949 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp2,724 triliun.
Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang bertambah Rp914 miliar, dari sebelumnya Rp2,257 triliun menjadi Rp3,171 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp486 miliar. Bertambahnya pendapatan turut diikuti peningkatan belanja daerah. Pada APBD Perubahan 2026, belanja ditetapkan sebesar Rp3,946 triliun atau naik Rp533 miliar dari anggaran awal sebesar Rp3,412 triliun.
Belanja tersebut dialokasikan melalui belanja operasi sebesar Rp2,244 triliun, belanja modal Rp1,401 triliun, belanja tidak terduga Rp23 miliar dan belanja transfer Rp277 miliar. Sementara dari sisi pembiayaan, APBD Perubahan 2026 mencatat defisit sebesar Rp272 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan, perubahan APBD menjadi bagian penting dalam menyesuaikan kembali kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Menurutnya, perubahan anggaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi aktual pendapatan dan belanja sehingga program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Perubahan APBD ini merupakan bagian dari upaya kita menyesuaikan kembali antara kondisi keuangan daerah dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menekankan, tambahan anggaran yang tersedia harus dikelola secara efektif dan efisien. Terlebih lagi, pelaksanaan APBD Perubahan berlangsung di tengah waktu yang semakin terbatas menuju akhir tahun anggaran. Sri meminta seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan waktu yang tersisa untuk memastikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat direalisasikan dengan baik.
“Kita harus melihat waktu pelaksanaan yang tersisa. Anggaran yang sudah ditetapkan harus benar-benar dioptimalkan untuk mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperhatikan berbagai pandangan yang disampaikan DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan. Catatan, saran, masukan hingga kritik dari fraksi-fraksi dinilai menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan anggaran. Sri Juniarsih menyebut, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita tentu menghargai seluruh pandangan, masukan dan kritik yang disampaikan oleh DPRD. Ini menjadi bagian dari proses untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan dan memastikan kebijakan anggaran yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Riska)
Pos terkait
Pos Terbaru
