HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, atas capaiannya sebagai pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi peringkat ke 2 nasional di tahun 2020 hingga 2021.
Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2020 di Hotel Bidakara, Kamis 2 Juni 2022.
Terdapat 5 provinsi yang menerima penghargaan realisasi pendapatan daerah tertinggi, yaitu Gorontalo, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Papua Barat dan Bengkulu.
Secara keseluruhan ada 45 penerima penghargaan, yakni kategori provinsi dan kabupaten/kota.
Penilaian dilakukan untuk 3 jenis, yaitu realisasi pendapatan daerah tertinggi, realisasi belanja daerah tertinggi dan realisasi peningkatan pendapatan daerah tertinggi.
Atas prestasi tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Menurutnya, penghargaan tersebut akan menjadi motivasi Kaltim untuk lebih baik ke depannya.
Dikatakannya, Kementrian Dalam Negeri memiliki indikator penilaian untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk benar-benar memastikan bahwa daerah tersebut layak untuk mendapatkan penghargaan. Diantaranya dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2021. Yang mana, sebelumnya LRA tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dirinya menyebut, pendapatan Kaltim tahun 2021 lalu ditargetkan mencapai Rp 9,58 triliun. Namun, justru realisasi yang diperoleh melebihi dari nilai yang ditargetkan.
“Realisasi pendapatan tahun 2021 Rp 10,22 triliun atau sebesar 106,57 persen. Persentase realisasi pendapatan daerah ini dinilai sebagai indikator,” katanya, Kamis 2 Mei 2022.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati mengatakan, peningkatan realisasi pendapatan daerah merupakan penerimaan asli daerah (PAD) yang menjadi kontributor terbesar.
“PAD kita berkontribusi 60 persen dari pendapatan daerah secara umum. Kalau PAD kita tidak naik, tidka mungkin kita berada di posisi 2 nasional,” katanya. (Ngh/Adv/Kominfo)
