HEADLINEKALTIM.CO, SENDAWAR – Jalan nasional dan provinsi yang rusak di wilayah Kutai Barat kembali menjadi perhatian serius. Bupati Kutai Barat, FX. Yapan, mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi infrastruktur jalan yang semakin memprihatinkan, terutama jalan provinsi yang menuju ibu kota provinsi, Samarinda.
Hal itu disampaikan Yapan dalam dialog bersama Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, serta anggota DPR dan DPD RI di Gedung ATJ, kantor Bupati Kutai Barat, Selasa (14/1/2025).
Yapan mengungkapkan, meski jalan kabupaten menuju kampung dan kecamatan telah 65 persen berlapis rigid beton, kondisi berbeda terlihat pada jalan provinsi. “Jalan menuju ibu kota provinsi yang rusak berat. Padahal, jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat Kutai Barat untuk mengurangi biaya dan menjadi urat nadi perekonomian menuju Samarinda,” kata Yapan.
Ia juga menyoroti kebiasaan perbaikan jalan yang hanya dilakukan sementara setiap kali ada kunjungan pejabat. Namun, jalan-jalan itu kembali rusak dalam hitungan hari. Menurutnya, truk-truk bertonase besar, termasuk truk tambang, menjadi penyebab utama kerusakan.
“Yang bikin rusak ini karena truk-truk besar, termasuk truk tambang koridor. Saya sudah berulang kali melapor, tapi belum diperbaiki seluruhnya,” tegas Yapan.
Dalam kesempatan itu, Yapan menyampaikan pesan mendalam melalui sebuah cerita humor. Ia menganalogikan tantangan pembangunan dengan cerita berburu rusa yang terjerat perangkap.
“Jangan sampai kita menembak rusa yang sudah terjerat. Artinya, jangan hanya fokus pada apa yang terlihat mudah, tetapi perhatikan juga hal-hal yang lebih penting,” ujarnya, disambut tawa para peserta dialog.
Yapan berharap kunjungan Penjabat Gubernur dan para anggota DPR-DPD RI membawa perubahan konkret bagi masyarakat Kutai Barat. “Semoga kunjungan ini memberikan motivasi dan solusi bagi masyarakat Kutai Barat. Jangan lupa kami di sini setelah kembali ke Jakarta,” tambahnya.
Menanggapi laporan Bupati Yapan, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengakui kerusakan jalan sebagai persoalan serius. Namun, ia menekankan perlunya mendatangkan investasi untuk menopang pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kontribusi APBD-APBN itu hanya 14,5 persen terhadap perekonomian. Jadi, yang harus kita dorong adalah kebijakan yang mendatangkan investasi. Kalau soal perbaikan jalan, itu masalah kecil dibandingkan pentingnya masuknya investasi,” ujar Akmal.
Salah satu investasi strategis yang tengah direncanakan adalah pembangunan embung-embung air bersih di beberapa lokasi, termasuk di perbatasan Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Akmal menjelaskan, dengan pembangunan embung tersebut, perbaikan jalan akan mengikuti sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Anggota DPD RI, Yulianus Henock, yang turut hadir dalam dialog, berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, terutama di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), harus menjadi prioritas.
“Dengan adanya IKN, maka pembangunan infrastruktur kita harus bagus. Tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga di daerah penyangga seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kami akan meneruskan aspirasi ini ke pusat,” ujar Yulianus.
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim